Hai Sumbar

Blog

  • 1.265 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Sumbar, Pemprov Fokus Perkuat SDM

    PADANG, haisumbar.com/ — Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Sumatera Barat resmi memasuki babak baru. Setelah tahapan pembentukan badan hukum dirampungkan, roda koperasi yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi nagari itu kini mulai bergerak ke fase implementasi.

    Namun pemerintah daerah menegaskan, langkah awal ini bukan soal siapa paling cepat membangun gedung, melainkan siapa paling siap membangun fondasi manusia dan sistemnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengungkapkan hingga akhir Desember 2025, Sumbar telah memiliki 1.265 unit Koperasi Merah Putih yang tersebar di nagari-nagari. 

    Dari jumlah tersebut, 564 unit telah mengajukan rencana pembangunan kantor dan gerai, sementara 83 unit sudah memulai pembangunan fisik. Sisanya masih berkutat di tahapan administrasi.

    “Kalau yang kita perkirakan bisa segera merampungkan pembangunan fisik kantor, ada sekitar 200 unit,” ujar Endrizal ditemui di Rocky Hotel Padang, Sabtu (27/12/2025).

    Meski demikian, Endrizal menekankan, bangunan hanyalah alat, bukan tujuan. Pemerintah provinsi justru menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.

    Bahkan, pelatihan awal bagi pengurus KMP se-Sumbar telah dituntaskan pada minggu pertama Desember 2025 sebagai bekal menuju tahun operasional 2026.

    “Kita ingin KMP ini dikelola serius, profesional, dan berkelanjutan. Ini harus sejalan dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto. Tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.

    Secara konsep, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai lembaga ekonomi nagari yang berangkat dari kebutuhan paling mendasar masyarakat. Pada tahap awal, bidang usaha difokuskan pada pemenuhan kebutuhan harian seperti beras, gula, dan bahan pokok lainnya. 

    Untuk memastikan pasokan, Diskop UMKM Sumbar telah menjalin kerja sama dengan Bulog, sekaligus membuka ruang kemitraan dengan berbagai pihak.

    Pages: 1 2

  • Hari ke-26 Pasca Galodo, Korban Tewas Bencana Ekologis Sumbar Capai 249 Orang. 83 Korban Masih Hilang 

    PADANG, HAISUMBAR— Memasuki hari ke-26 pasca bencana ekologis yang melanda Sumatera Barat sejak 27 November 2025 jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga Selasa (23/12/2025) pukul 20.00 WIB Polda Sumatera Barat melalui Tim Disaster Victim Identification (DVI) mencatat 249 orang meninggal dunia akibat rangkaian bencana banjir dan galodo di sejumlah kabupaten dan kota.

    Dari jumlah tersebut, 221 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara 28 jenazah masih dalam proses identifikasi. Selain itu, 83 orang masih dinyatakan hilang dan 20 korban lainnya masih menjalani perawatan medis  di sejumlah fasilitas kesehatan.

    Data ini disampaikan oleh Kabid Dokkes Polda Sumbar, AKBP dr. Faisal yang menegaskan bahwa proses identifikasi korban dilakukan secara cermat dan berlapis untuk memastikan keakuratan data.

    “Tim DVI bekerja berdasarkan prosedur medis dan forensik. Identifikasi dilakukan melalui data antemortem dan postmortem agar tidak terjadi kekeliruan,” ujar dr. Faisal Selasa (23/13/2025) malam 

    Menurut dr. Faisal, tantangan utama dalam proses identifikasi adalah kondisi jenazah yang sebagian besar ditemukan dalam keadaan tidak utuh, akibat derasnya arus banjir dan material galodo yang membawa lumpur, kayu, serta batu dari wilayah hulu.

    “Kami tetap berupaya maksimal. Setiap jenazah diperlakukan dengan penuh kehormatan dan kehati-hatian, demi memastikan hak keluarga korban,” katanya.

    Pages: 1 2

  • Pasca Galodo Surut, Kemiskinan Diprediksi Meningkat, BP Taskin Siapkan Pendampingan

    PADANG,haisumbar.com/— Banjir bandang di Sumatera Barat memang mulai surut. Namun bagi ribuan warga terdampak, ancaman justru baru dimulai. Kehilangan rumah, lahan pertanian, pekerjaan, hingga akses ekonomi berpotensi melahirkan gelombang orang miskin baru jika negara tak bergerak cepat dan terarah.

    Situasi inilah yang mendorong Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah prioritas pendampingan pascabencana.

     Dari 19 kabupaten dan kota di Ranah Minang,16 daerah tercatat terdampak banjir, menjadikan skala persoalan jauh melampaui sekadar urusan tanggap darurat.

    Pada 19 Desember lalu, BP Taskin memulai langkah konkret dengan bertemu BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini menitikberatkan pada pemutakhiran data dampak bencana bukan hanya rumah rusak, tetapi juga kehilangan aset produktif masyarakat. 

    Mulai dari lahan pertanian, alat kerja, hingga usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

    Tim BP Taskin yang terdiri dari Samson, Wempi Oscar, Real Rahadinal, dan Fachria diterima Sekretaris BPBD Sumbar, Ilhamsyah. Diskusi menegaskan bahwa data yang keliru atau tak lengkap berisiko membuat program pemulihan salah sasaran dan justru memperdalam kemiskinan.

    Agenda berlanjut ke pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang dihadiri langsung oleh Deputi BP Taskin Novrizal Tahar. Dalam pertemuan itu, BP Taskin menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus diarahkan untuk mencegah lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru.

    “Bencana bisa dengan cepat menciptakan orang miskin baru jika penanganannya parsial. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci,” tegas Novrizal.

    Gubernur Mahyeldi menyambut baik langkah BP Taskin. Ia menilai kehadiran lembaga tersebut menjadi sinyal bahwa pemulihan Sumbar tidak boleh berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus berlanjut pada pemulihan ekonomi masyarakat.

    Usai pertemuan, BP Taskin turun langsung ke lapangan. Kecamatan Pauh menjadi salah satu titik pantauan. Di SMP Negeri 44 Padang, yang difungsikan sebagai lokasi pengungsian, tim menemukan kenyataan pahit.  Banyak warga kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

    Bantuan memang diserahkan, namun pesan utama yang dibawa BP Taskin lebih jauh pendampingan ekonomi warga terdampak harus menjadi kebijakan strategis. Bukan sekadar program sementara.

    Kunjungan lapangan kemudian berlanjut ke Kabupaten Padang Pariaman daerah dengan dampak serius di sektor pangan. Bupati Jon Kennedy Azis mengungkapkan bahwa banjir telah menghilangkan lahan pertanian warga akibat sedimentasi lumpur, bahkan menghapus batas kepemilikan lahan.

    Bagi BP Taskin, persoalan ini bukan hanya teknis pertanian, tetapi ancaman langsung terhadap keberlanjutan hidup petani. Novrizal Tahar menegaskan komitmen BP Taskin untuk mendampingi pemerintah daerah mencari solusi konkret agar petani tidak kehilangan mata pencaharian secara permanen.

    Banjir di Sumatera Barat bukan kali pertama terjadi. Namun yang dipertaruhkan kali ini bukan hanya kecepatan bantuan, melainkan kemampuan negara mencegah bencana berubah menjadi kemiskinan turun-temurun.

    BP Taskin telah membuka pintu harapan. Kini, ujian sesungguhnya adalah apakah negara mampu bergerak cepat, solid, dan benar-benar berpihak pada mereka yang paling rentan pascabencana. (*).

  • Galodo Palembayan, Respon Ekologis Hulu DAS Nan Berganti Sawit

    AGAM, HAISUMBAR — Jejak galodo yang meluluhlantakkan Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, bukan sekadar kisah bencana alam. Di balik batu raksasa, kayu gelondongan, dan lumpur yang menyapu permukiman, tersimpan pesan keras tentang betapa rapuhnya ekosistem hulu daerah aliran sungai (DAS) yang lama diabaikan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi yang meninjau langsung lokasi terdampak, menyebut galodo Palembayan sebagai peringatan ekologis paling serius dalam ingatan masyarakat setempat. 

    Bahkan, seorang tetua kampung berusia lebih dari 70 tahun mengaku belum pernah menyaksikan bencana sedahsyat ini sepanjang hidupnya.

    “Beliau mengatakan, galodo kali ini adalah yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Ini bukan cerita biasa. Satu anggota keluarganya hingga kini masih hilang,” kata Tasliatul Fuadi Minggu (21/12/2025).

    Kesaksian itu menggambarkan betapa ekstremnya daya rusak galodo yang datang dari kawasan perbukitan. Sang tetua kini harus mengungsi ke rumah kerabatnya di Pasaman, meninggalkan kampung halaman yang porak-poranda oleh arus air bah.

    Pantauan DLH Sumbar di lapangan memperlihatkan kehancuran yang mengguncang nalar. Batu-batu raksasa, sebagian berukuran hampir sebesar rumah dan truk bahkan terserak hingga ke area persawahan dan pemukiman di pinggir jalan. Material tersebut berasal dari hulu, terseret arus deras yang meluncur tanpa kendali.

    “Alur sungainya cukup dalam. Ini menjelaskan bagaimana batu sebesar itu bisa berpindah jauh. Daya rusaknya luar biasa,” ujar Fuadi.

    Pages: 1 2

  • Respons Cepat Wagub Vasko, Sumbar Dianggap Paling Siap Hadapi Bencana Ekologis Sumatera

    PADANG, haisumbar.com/— Di tengah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, cara daerah merespons situasi darurat mulai menjadi sorotan publik. Dari perbandingan penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Sumbar dinilai tampil paling sigap dan terkoordinasi dalam menghadapi krisis kebencanaan.

    Penilaian tersebut disampaikan Pandu Putra Utama, Ketua DPP GMNI sekaligus kader GMNI Padang dan putra daerah Pasaman Barat. Menurutnya, kesiapan Sumatera Barat tidak lahir secara instan, melainkan buah dari kepemimpinan yang aktif, hadir di lapangan, dan mampu mengorkestrasi lintas sektor secara efektif.

    “Dalam situasi kritis, Sumbar menunjukkan pola koordinasi yang jelas dan taktis. Pemimpin mampu menghubungkan nagari, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat tanpa sekat birokrasi yang menghambat,” ujar Pandu, Minggu.

    Pandu menyoroti peran Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy sebagai salah satu faktor pembeda utama. Sejak awal bencana, Vasko disebut memilih turun langsung ke titik terdampak memastikan kondisi warga, sekaligus mengawal koordinasi teknis di lapangan.

    “Yang terlihat jelas, Wagub tidak menunggu laporan berjenjang. Ia datang sendiri, melihat langsung dampak bencana, dan memastikan setiap simpul koordinasi bekerja,” katanya.

    Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam antisipasi risiko lanjutan, termasuk potensi badai siklon dan curah hujan ekstrem.

    Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Pandu, secara aktif mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta mendorong upaya modifikasi cuaca bersama instansi terkait.

    Dalam konteks manajemen kebencanaan, Pemprov Sumbar juga membentuk tim terpadu lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan dan masyarakat lokal.

    Rapat-rapat strategis yang digelar di bawah koordinasi pemerintah provinsi, menurut Pandu, bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ruang konsolidasi data dan pengambilan keputusan berbasis informasi lapangan.

    “Analisis diperkuat, data divalidasi, dan kebijakan diarahkan agar benar-benar menjawab kondisi riil masyarakat terdampak,” ujarnya.

    Pemanfaatan Dashboard Bencana Sumbar turut menjadi penopang penting. Sistem ini memungkinkan pembaruan data dan komunikasi antarinstansi berlangsung cepat, sehingga setiap langkah penanganan dapat dilakukan secara sinkron, terukur, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

    Pages: 1 2

  • Khawatir Keselamatan Anak dan Lansia, Warga Nanggalo Tolak Tempati Huntara Rusunawa Lubuk Buaya

    PADANG, haisumbar.com/ — Proses relokasi warga terdampak banjir dari Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, ke Rusunawa Lubuk Buaya, Kota Padang pada Sabtu (20/12/2025) diwarnai dinamika di lapangan.

    Sejumlah keluarga terdampak menyatakan keberatan menempati hunian sementara tersebut, terutama karena faktor keamanan bangunan yang berlantai empat.

    Kekhawatiran warga mencuat saat proses pemindahan dilakukan. Mereka menilai Rusunawa belum sepenuhnya ramah bagi anak-anak dan lansia yang ikut mengungsi.

    “Kami takut anak-anak tidak terkontrol, apalagi kalau harus naik turun tangga. Risiko jatuh dari ketinggian itu yang membuat kami waswas,” ujar salah seorang warga terdampak kepada wartawan Haluan Sabtu (20/12/2025).

    Penolakan itu sempat memicu ketegangan kecil, namun situasi tetap terkendali. Warga menegaskan, keberatan mereka bukan karena menolak bantuan pemerintah

    Melainkan lebih pada aspek keselamatan keluarga selama masa pengungsian. Bagi mereka, pengalaman traumatis akibat banjir masih membekas, sehingga faktor keamanan menjadi perhatian utama.

    Warga berharap dapat kembali sementara ke posko pengungsian awal yang dinilai lebih aman dan mudah diawasi, sambil menunggu proses pembersihan material banjir di lingkungan tempat tinggal mereka.

    Hingga kini, endapan lumpur dan material kayu sisa banjir masih menutup akses jalan serta menggenangi sejumlah rumah, membuat warga belum bisa kembali beraktivitas normal.

    Pages: 1 2

  • Galodo Menggugat Tata Ruang Sumbar, RTRW Berbasis Resiko Jadi Keharusan 

    PADANG, haisumbar.com/ — Bencana galodo yang kembali melanda Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa alam, melainkan teguran keras terhadap cara negara dan daerah memahami ruang

    Rektor Universitas Mohammad (UM) Natsir Bukittinggi,  Afridian Wirahadi Ahmad, mengingatkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar harus berhenti diperlakukan sebagai dokumen administratif dan mulai ditempatkan sebagai instrumen utama pengendalian risiko bencana.

    “Galodo ini alarm keras. RTRW tidak boleh lagi hanya membagi zona di atas peta. Ia harus berbasis risiko bencana—lrisk-based spatial planning,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (18/12).

    Menurutnya, setiap kebijakan pemanfaatan ruang di Sumatera Barat wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan, daya tampung kawasan, dan tingkat kerentanan bencana terutama di daerah aliran sungai (DAS), kawasan hulu, lereng curam, dan wilayah rawan banjir bandang.

    Tokoh KAHMI Sumbar ini menegaskan, filosofi Minangkabau “alam takambang jadi guru” semestinya menjadi roh RTRW Sumbar. Galodo, katanya, adalah bentuk “koreksi alam” ketika ruang dipaksakan melampaui kemampuannya.

    “Kalau ruang dipaksa melawan logika alam, maka alam akan menegur dengan caranya sendiri melalui bencana,” ucapnya

    Selain pembenahan tata ruang, Wirahadi menilai mitigasi struktural harus dipercepat, terutama pada sungai-sungai yang menyusuri kawasan permukiman. Ia mendorong pembangunan sabo dam dan check dam di hulu sebagai sistem peringatan dini sekaligus pengendali banjir bandang.

    Ia mencontohkan kawasan Malalo yang telah memiliki dua sabo dam. Ketika sedimen dan debit air memenuhi sabo dam, warga langsung mengungsi.

    “Hasilnya jelas, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Ini bukti bahwa infrastruktur mitigasi bekerja,” katanya.

    Ia juga menyebut Sungai Banda Bakali di Kota Padang relatif lebih aman dibandingkan sungai lain, karena sebagian fungsi pengendalian alirannya masih berjalan.

    Wirahadi mengingatkan bahwa sungai dan hutan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga tanggung jawab pengelolaannya tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada daerah.

    “Kemampuan sungai mengalirkan air sangat bergantung pada kemampuan hutan menahan dan mengurangi limpasan. Kalau hulunya rusak, hilir pasti menerima dampaknya,” tegasnya.

    Karena itu, pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan.menjadi kunci. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas di kawasan hulu dan DAS, termasuk pertambangan dan perkebunan.

    Menjelang berakhirnya puluhan Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Sumatera Barat pada 2027, Afridian Wirahadi Ahmad menilai ini adalah momentum strategis untuk melakukan koreksi besar-besaran.

    “Semua izin yang sudah diberikan harus dievaluasi. Yang melanggar wajib dicabut. Kalau berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, harus dipidanakan,” tegasnya.

    Namun, Wirahadi menegaskan bahwa ia tidak menafikan posisi sawit sebagai komoditas strategis global, bahkan berpotensi besar sebagai bahan bakar masa depan. Persoalannya bukan pada komoditas, melainkan pada cara dan lokasi pemanfaatannya.

    “Jangan hanya pertimbangan ekonomis. Harus ada keseimbangan ekologi,” katanya.

    Ia mengusulkan pendekatan kompensasi ekologis, seperti konsep lama reboisasi di mana satu pohon sawit dapat dikompensasi dengan beberapa pohon kayu keras atau tanaman penyangga lingkungan.

    “Misalnya satu sawit diganti tiga pohon jati. Intinya keseimbangan harus diciptakan,” tuturnya.

    Ia mengingatkan, tanpa perubahan paradigma tata ruang dan penegakan hukum lingkungan, galodo hanya akan menjadi peristiwa yang berulang.

    “Bencana ini seharusnya menjadi cermin. Kalau kita tetap mengelola ruang dengan logika lama, maka yang kita wariskan bukan pembangunan, tapi risiko,” pungkasnya. (h/fzi).

  • Negara Tertatih di Tengah Bencana, Ombudsman Sumbar Soroti Data Kacau dan Koordinasi Lemah

    PADANG, haisumbar.com/ — Bencana ekologi yang kini memporak porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat, tidak hanya meninggalkan puing dan duka, namun juga membuka tabir persoalan klasik setiap kali terjadi Bencana

    Lambannya kehadiran negara, simpang-siurnya data, serta absennya komando yang tegas dalam penanganan bencana ekologis Sumbar masih membayang jelas. Temuan ini mengemuka dalam momentum refleksi kritis Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pasca turun langsung ke sejumlah titik terdampak, termasuk jorong-jorong paling terisolasi di Kota Padang Kamis (18/12).

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar,Adel Wahidi menyatakan, sejak awal pihaknya telah menyimpulkan satu hal krusial, penanganan bencana yang mestinya membutuhkan percepatan, namun kini justru terhambat oleh ketidaksinkronan informasi antara lapangan dan pemerintah.

    “Kami temukan ada bantuan yang secara administratif disebut sudah disalurkan, tapi faktanya di lapangan belum diterima masyarakat. Ini bukan sekadar salah data, tapi tumpang tindih informasi yang berbahaya dalam situasi darurat,” ujarnya dalam forum refleksi Akhir tahun 2025 ORI Perwakilan Sumbar.

    Menurut Adel, ketiadaan satu data bencana, kini telah membuat banyak pihak mulai dari pemerintah, relawan, hingga kelompok masyarakat bekerja dalam kebingungan. Situasi ini diperparah oleh tidak jelasnya garis struktur komando.

    “Saya melihat ada yang bekerja sendiri-sendiri, tidak berada dalam sistem komando penanganan bencana. Ini berbahaya. Bencana tidak bisa ditangani dengan ego sektoral,” ujarnya.

    Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa membantah dugaan terjadinya illegal logging dan aktivitas pertambangan sebagai pemicu bencana. Sikap defensif justru dinilai kontraproduktif dan tidak adil bagi publik.

    “Jangan cepat-cepat membantah. Kita belum ke hulu sungai, belum telusuri DAS. Terima dulu kritik dan tuduhan masyarakat sipil. Setelah itu lakukan investigasi menyeluruh,” tegasnya.

    Pages: 1 2

  • Ombudsman Sumbar Temukan Maladministrasi Pungutan Komite di SMKN 10 Padang

    PADANG,haisumbar.com/ — Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat menemukan maladministrasi serius dalam pengelolaan dan pemungutan uang komite di SMKN 10 Padang.

    Temuan tersebut mengarah pada penyalahgunaan wewenangoleh pihak sekolah dan komite sekolah, sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Jumat (19/12/2025) .

    LHP diserahkan langsung oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap kepada Kepala SMKN 10 Padang, Ketua Komite Sekolah, serta Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, di Kantor Ombudsman Sumbar.

    Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang masuk pada Juni 2025, dengan identitas pelapor dirahasiakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

    Laporan tersebut menyoroti dugaan pungutan uang komite yang tidak sesuai aturan dan berpotensi merugikan peserta didik .

    Setelah melakukan pemeriksaan lapangan, meminta keterangan, serta menelaah dokumen dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ombudsman menyimpulkan telah terjadi penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana komite sekolah .

    Dalam LHP itu, Ombudsman membeberkan sejumlah bentuk maladministrasi. Di antaranya, pungutan komite diberlakukan kepada seluruh peserta didik, termasuk penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

    Selain itu, pihak sekolah dan komite tidak pernah menyampaikan laporan pengelolaan dana komite kepada orang tua atau wali murid, sehingga menutup ruang transparansi publik .

    Masalah administrasi lainnya adalah pengelolaan dana komite yang tidak menggunakan rekening bersama,  melainkan disimpan dalam rekening khusus atas nama bendahara sekolah.

     Praktik ini dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, meski belakangan telah dilakukan penyesuaian dengan membuka rekening bersama.

    Pages: 1 2

  • Guru Kitab Ponpes Pembangunan Dharmasraya Raih Juara I Tafsir Bahasa Arab MTQN Sumbar 2025.

    BUKITTINGGI,haisumbar.com/ — Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan Ustadzah Salmi Nelsya,  Guru Kitab di Pondok Pesantren Pembangunan Dharmasraya pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Kota Bukittinggi.

    Ustadzah Salmi Nelsya, sukses meraih Juara I Cabang Tafsir Bahasa Arab dan  mengharumkan nama Pondok Pesantren Pembangunan Dharmasraya di tingkat Provinsi pada kompetisi yang diikuti para qari dan mufassir terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar itu,

    Ustadzah Salmi Nelsya tampil konsisten, mendalam, dan argumentatif dalam memaparkan tafsir Al-Qur’an berbahasa Arab. Penguasaan kitab tafsir klasik dan kontemporer yang matang membuat dewan hakim menetapkannya sebagai yang terbaik.

    Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Pembangunan Dharmasraya, Ustadz Rahmat Hidayat, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas prestasi tersebut. 

    Menurutnya, capaian Ustadzah Salmi merupakan buah dari kesungguhan dalam menuntut dan mengajarkan ilmu, sekaligus hasil dari proses pembinaan pesantren yang berkelanjutan.

    “Prestasi ini adalah kebanggaan besar bagi keluarga besar Pondok Pesantren Pembangunan Dharmasraya. Ustadzah Salmi telah menunjukkan bahwa guru pesantren bukan hanya mendidik di ruang kelas, tetapi juga mampu berprestasi di panggung provinsi,” ujarnya Jumat (19/12/2025).

    Ia berharap, capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para santri dan asatidz lainnya untuk terus mendalami Al-Qur’an, tidak hanya dalam aspek tilawah, tetapi juga pemahaman dan pengamalannya dalam kehidupan.

    “Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah Ustadzah Salmi Nelsya, serta menjadikan prestasi ini sebagai pemantik semangat lahirnya mufassir-mufassir Al-Qur’an dari pesantren,” tambahnya.

    Ia berharap, prestasi dan ilmu Ustadzah Salmi bisa di salurkan kepada santri. Tidak hanya dalam proses pembelajaran, namun juga mampu tampil bersaing dan punya mental tampil di masyarakat” pesan Ustadz Rahmat.

    Prestasi Ustadzah Salmi Nelsya menjadi penegasan terhadap peran strategis pesantren di Bumi Dharmasraya sebagai  pusat pengkaderan ulama dan cendekiawan Qur’ani di Sumatera Barat, yang terus relevan dan berkontribusi bagi umat dan daerah. (*).