Hai Sumbar

Blog

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

  • Foto, Etika, dan Praduga Tak Bersalah: Mantan Kadiskominfo Inhil Pertimbangkan Lapor Dewan Pers

    TEMBILAHAN, haisumbar.com/— Mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran kerja sama media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali membuka ruang diskusi penting tentang etika jurnalistik, khususnya dalam penggunaan foto individu yang belum memiliki kepastian hukum.

    Pemberitaan yang beredar mengulas dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan dana publikasi media di Diskominfo Inhil. Meski persoalan tersebut memiliki nilai kepentingan publik, cara media memvisualisasikan subjek pemberitaan kini menuai keberatan.

    Mantan Kepala Diskominfo Inhil yang fotonya dimuat dalam salah satu pemberitaan menyatakan dirinya merasa dirugikan atas penggunaan foto tersebut. Ia menilai pemuatan foto secara jelas dalam konteks dugaan kasus hukum telah menimbulkan persepsi publik seolah-olah dirinya telah dinyatakan bersalah.

    “Saya keberatan dengan pemuatan foto saya dalam pemberitaan itu. Sampai hari ini tidak ada putusan hukum apa pun yang menyatakan saya bersalah. Namun dengan foto tersebut, opini publik sudah terbangun ke arah yang menghakimi,” ujarnya saat dikonfirmasi.

    Ia menegaskan bahwa dirinya menghormati kerja pers dan tidak menolak pemberitaan terkait dugaan pengelolaan anggaran. Namun menurutnya, media seharusnya tetap mematuhi prinsip praduga tak bersalah, termasuk dalam aspek visual.

    “Saya tidak anti kritik dan tidak menghalangi pemberitaan. Tapi etika jurnalistik harus dijaga. Foto seseorang yang belum dipastikan bersalah semestinya tidak ditampilkan secara terbuka,” tegasnya.

    Atas dasar itu, yang bersangkutan menyatakan tengah mempertimbangkan langkah pengaduan ke Dewan Pers. Langkah tersebut, menurutnya, bukan untuk membungkam pers, melainkan sebagai upaya menguji kepatuhan media terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

    “Saya mempertimbangkan melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar ada penilaian objektif. Ini penting sebagai pembelajaran bersama, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk praktik jurnalistik ke depan,” katanya.

    Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada pilihan kata dalam naskah berita, tetapi juga pada cara media memvisualisasikan subjek pemberitaan. Menampilkan wajah seseorang secara jelas dalam konteks dugaan tindak pidana berpotensi membentuk vonis sosial sebelum proses hukum berjalan.

    Pages: 1 2

  • Penanganan Kasus Nenek Saudah Disorot, Warganet Kaitkan dengan Relasi Kekuasaan di Daerah. Bupati Terlibat?

    PASAMAN, haisumbar.com/— Kasus dugaan penganiayaan terhadap Nenek Saudah (70), warga Rao, Kabupaten Pasaman, yang sempat menyita perhatian publik luas karena skala kekejian dan kebrutalannya terhadap kemanusiaan kini memasuki babak baru. 

    Kepolisian dikabarkan telah mengamankan satu orang terduga pelaku dalam perkara yang memicu gelombang empati sekaligus kemarahan warganet tersebut.

    Penangkapan ini disampaikan aparat kepolisian sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih terus berjalan. Namun demikian, langkah tersebut belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Di ruang digital, khususnya media sosial, justru muncul berbagai spekulasi dan kecurigaan terkait penanganan kasus ini.

    Sejumlah netizen menilai penetapan satu orang pelaku belum menjawab rasa keadilan, dan menduga masih ada pihak-pihak lain yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum. Dugaan tersebut ramai disuarakan di kolom komentar unggahan akun Instagram anggota DPR RI Andre Rosiade, yang sebelumnya turut menyoroti kasus ini.

    Dalam berbagai komentar warganet, muncul tudingan bahwa pelaku yang ditangkap berpotensi hanya menjadi “tumbal”, sementara pihak lain yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas tambang ilegal di wilayah Rao—mulai dari pemodal, pemilik alat berat, hingga pendukung operasional tambang—belum tersentuh hukum.

    Bahkan, sebagian netizen mengaitkan nama-nama tersebut dengan relasi kekuasaan lokal, termasuk dugaan hubungan khusus dengan Bupati Pasaman, Welly Suheri.

    “Yg punyo Bupati lai talok bapak tangkok?,” tulis salah satu akun di kolom komentar Instagram Andre Rosiade yang diunggah Minggu (11/1/2026) ini 

    Sementara akun lainnya berkomentar dengan nada yang lebih getir namun mengandung pesan harapan akan dibongkarnya seluruh jaringan pemain tambang di wilayah Rao dan Kabupaten Pasaman khususnya.

     “hrs tuntas pak,, Jang sampai msyrkt kmpuang biaso j Nn jd kambiang hitam ny hrs jaleh hitam Putiah ny,, logika bodoh wk se ndk mngkin rakyat biaso brni kiajo ilegal tnpa ad bekingan,, Nn kami nio bekingan t Nn sasaran utamo. klo skdr rkyt (pekerja) Nn pak tngkok brti apak cuma mncri Namo,. tp KMI pcyoan k apak @andre_rosiade sbgai wakil kami agiah menyala ciek lu,” tulisnya 

    Lalu ada juga yang meminta Andre Rosiade segera membawa kasus ini ke level yang lebih serius dengan memintai keterangan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    “Kiro² menurut apak oknum aparat terlibat ndak pak.?? Nan biasonyo aparat tu kan “bagak” pak., jd ndak talok urang malawan nyo doh., jan sampai ado petinggi yg manyuruak pak., irik sadonyo pak., gandeng kapolri pak,” komentarnya.

    Pages: 1 2

  • Patahkan Stigma Gender, Annisa–Leli Arni Buktikan Kepemimpinan Efektif di Dharmasraya

    DHARMASRAYA, haisumbar.com/ — Kepemimpinan perempuan di Ranah Minang kembali membuktikan relevansinya. Pemerintahan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Wakil Bupati Leli Arni mencatat tingkat kepuasan publik yang tinggi pada tahun pertama masa jabatan mereka.

    Hasil survei Polstra Research & Consulting menunjukkan, 75,6 persen warga Dharmasraya menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Annisa–Leli. Capaian ini menjadi penanda kuat bahwa duet kepala daerah perempuan tersebut tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi politik yang solid.

    Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Tesha Dwi Putri menilai angka kepuasan tersebut mencerminkan keberhasilan kepemimpinan yang nyata di tingkat lokal.

    “Dalam studi politik lokal, kepuasan publik di atas 70 persen menandakan kombinasi antara kebijakan yang berjalan efektif, komunikasi publik yang baik, serta citra kepemimpinan yang positif,” ujar Tesha, Rabu (7/1/2026).

    Menurutnya, temuan ini sekaligus mematahkan stigma lama yang kerap melekat pada politik Sumatera Barat, bahwa kepemimpinan perempuan masih menghadapi resistensi kultural. 

    Di Kabupaten Dharmasraya, Annisa–Leli justru membuktikan sebaliknya,  kepemimpinan perempuan dapat berjalan efektif dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat.

    Survei bertajuk Pandangan Masyarakat Dharmasraya terhadap Kinerja Tahun Pertama Pemerintahan Annisa–Leli tersebut juga mencatat, 11,2 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 13,2 persen lainnya memilih tidak menjawab atau belum menentukan sikap.

    Penelitian dilakukan pada 23 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, melibatkan 400 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei ini memiliki margin of error 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, menggunakan metode multistage random sampling serta pengendalian kualitas data melalui spotcheck lapangan dan phonecheck ulang.

    Direktur Eksekutif Polstra Research & Consulting, Yovaldri Riki, menyebut hasil survei ini sebagai refleksi kuat penerimaan publik terhadap pemerintahan Annisa–Leli Arni

    “Angka kepuasan ini menunjukkan masyarakat tidak sekadar menerima, tetapi benar-benar merasakan kinerja pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

    Yovaldri menambahkan, capaian ini memiliki nilai historis karena Dharmasraya, bahkan Sumatera Barat—untuk pertama kalinya dipimpin oleh pasangan kepala daerah perempuan yang dipilih langsung oleh rakyat.

     Fakta ini memperkuat argumen bahwa kepemimpinan perempuan di Ranah Minang bukan sekadar simbol representasi, melainkan kepemimpinan substantif.

    Tingginya kepuasan publik, lanjut Yovaldri, dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Annisa yang dinilai dekat dengan warga. Kehadiran langsung di lapangan, respons cepat terhadap persoalan masyarakat, serta perhatian pada infrastruktur dasar menjadi faktor dominan yang diapresiasi responden.

    Pages: 1 2

  • Kekejian Tambang Ilegal di Sumbar Kian Menggila, Nenek- Nenek Dipukuli.

    PASAMAN, haisumbar.com/ — Kekejian aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat kembali menunjukkan wajah brutalnya. Seorang perempuan lanjut usia, Nenek Saudah (68), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, menjadi korban pengeroyokan setelah mempertahankan tanah miliknya dari aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan.

    Peristiwa memilukan itu diduga terjadi Kamis malam (1/1/2026) di aliran sungai Sibinail. Sebelumnya, Nenek Saudah mendatangi lokasi tambang dan meminta para pekerja menghentikan penggalian di atas lahannya. Permintaan tersebut sempat dipatuhi, namun hanya bersifat sementara.

    Usai Magrib, para pekerja tambang kembali beroperasi. Merasa haknya diinjak-injak, Nenek Saudah mendatangi kembali lokasi tambang yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Di tengah gelap malam, langkah perempuan renta itu justru berujung petaka.

    Ia dilempari batu, dipukul, dan dianiaya oleh sejumlah orang hingga tak berdaya. Dalam kondisi setengah pingsan, tubuh Nenek Saudah dibuang ke semak-semak di tepi sungai. Ia bahkan sempat mendengar para pelaku menyebut dirinya telah meninggal.

    Beberapa jam kemudian, korban tersadar dan dengan sisa tenaga berusaha pulang. Setiba di depan rumah, ia kembali pingsan dan baru mendapat pertolongan dari keluarga. Saat ini, Nenek Saudah masih menjalani perawatan intensif di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping, dengan kondisi wajah memar, nyeri hebat di sekujur tubuh, serta keluhan pusing akibat benturan keras.

    Pages: 1 2

  • Gubernur Sumbar Imbau Warga Tidak Rayakan Tahun Baru, Ajak Perkuat Empati Bagi Korban Bencana

    PADANG,haisumbar.com/ — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar perayaan Tahun Baru 2025 secara hura-hura. 

    Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 451/690/XII/Kesra-2025 tentang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, yang diteken langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Padang pada 23 Desember 2025.

    Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap ribuan warga yang hingga kini masih terdampak bencana alam di berbagai wilayah Sumatera Barat. 

    Sepanjang akhir 2025, provinsi ini dilanda banjir bandang, longsor, galodo, serta bencana hidrometeorologi lain yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan duka mendalam bagi masyarakat.

    Dalam surat edaran itu, Gubernur Sumatera Barat menegaskan larangan penyelenggaraan perayaan Tahun Baru yang bersifat pesta dan hiburan, seperti pesta kembang api, konvoi, hiburan malam, maupun kegiatan lain yang dinilai tidak mencerminkan kepatutan sosial di tengah suasana bencana.

    “Pemerintah daerah memandang perlu adanya pengaturan bersama sebagai wujud empati, kepedulian, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat yang terdampak musibah,” demikian salah satu poin penegasan dalam surat edaran tersebut.

    Gubernur Mahyeldi juga mengimbau seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat untuk menerbitkan kebijakan serta langkah-langkah penyesuaian di daerah masing-masing.

    Seluruh kepala daerah diminta melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan persuasif.

    Masyarakat Sumatera Barat pub diajak untuk mengganti perayaan Tahun Baru dengan kegiatan yang lebih bermakna dan bernilai ibadah. Di antaranya melalui zikir dan doa bersama, muhasabah dan refleksi akhir tahun, pengajian, tabligh akbar, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong tumbuhnya gerakan sosial kemanusiaan di tengah masyarakat. Kegiatan seperti penggalangan dana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, serta gotong royong membantu warga terdampak dinilai sebagai wujud nyata solidaritas sosial yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau.

    Surat edaran tersebut juga ditujukan kepada para pengelola tempat hiburan, pusat keramaian, dan ruang publik agar tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Tahun Baru yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah.

    Untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat, aparatur pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta melakukan pengawasan serta langkah-langkah persuasif di lapangan.

    “Semoga Allah SWT senantiasa melindungi daerah dan masyarakat kita, serta menjadikan musibah ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan, kepedulian, dan kebersamaan,” tulis Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di akhir surat edaran tersebut.

    Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama, bahwa pergantian tahun tidak selalu dirayakan dengan kemeriahan, tetapi dapat dimaknai sebagai waktu untuk memperkuat solidaritas, empati, dan kepedulian sosial, terutama bagi saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah. (*).

  • WALHI Berteriak,Fraksi Demokrat Padang Siapkan Langkah Politik Hentikan Tambang Ilegal DAS  Kuranji

    PADANG, haisumbar.com/ — Sorotan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji*kian menguat. Setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mendesak penghentian permanen tambang sirtu di Gunung Sariak, kini dukungan datang dari parlemen Kota Padang.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel menegaskan pihaknya mendukung penuh tuntutan WALHI Sumbar dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang ilegal yang berada di kawasan DAS Kuranji.

    “Kita di DPRD Kota Padang tentu mendukung apa yang disampaikan oleh WALHI Sumbar. Ini sesuai dengan regulasi yang ada, dan DPRD pasti akan memberikan dukungan,” ujar Surya Jufri Bitel ditemui usai menyerahkan bantuan bagi korban bencana di Huntara Rusunawa Lubuk Buaya Sabtu (27/12/2025).

    Menurut tokoh Demokrat Kota Padang ini , persoalan tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu DAS Kuranji, berpotensi langsung merugikan masyarakat Kota Padang yang berada di wilayah hilir.

    “Lingkungan yang tercemar dan rusak pasti berdampak langsung kepada masyarakat. Ini bukan masalah kecil, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.

    Jufri Bitel menilai, aktivitas tambang ilegal yang berkontribusi terhadap banjir dan sedimentasi sungai merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak cepat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Karena itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah tegas.

    “Kalau memang melanggar ketentuan, saya minta OPD terkait untuk bertindak tegas. Jangan ragu,” katanya.

    Tak hanya tambang, Surya juga menyinggung persoalan pembangunan perumahan oleh developer di kawasan rawan bencana. Menurutnya, seluruh aktivitas pembangunan memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme perizinan yang harus dipatuhi.

    “Kita akan lihat bagaimana SOP perizinannya, bagaimana petunjuk teknisnya. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan,” ucapnya.

    Pages: 1 2

  • Solidaritas Demokrat Sumbar Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Huntara Rusunawa Lubuk Buaya 

    PADANG, haisumbar.com/— Bencana alam yang melanda Kota Padang menyisakan duka mendalam bagi warga terdampak. Di tengah masa sulit tersebut, kepedulian datang dari kader Partai Demokrat se-Sumatra Barat yang turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan.

    Penyaluran bantuan dilakukan di Hunian Sementara (Huntara) Rusunawa Lubuk Buaya Sabtu (27/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatra Barat.

    Doni hadir didampingi Ketua DPC Demokrat Kota Padang Surya Jufri Bitel yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, serta Kepala UPTD Rusunawa Lubuk Buaya Angga Liberdo, bersama jajaran pengurus Rusunawa.

    Doni Harsiva Yandra menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kepedulian kolektif seluruh kader Demokrat di Sumatra Barat, khususnya dari DPC Demokrat Kota Padang.

    “Ini adalah bantuan kemanusiaan dari seluruh kader Demokrat Sumatra Barat dan DPC Kota Padang. Kami hadir sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan duka atas musibah ini,” ujar Doni.

    Ia juga menyampaikan salam dari Ketua DPD Demokrat Sumatra Barat, Ir. Mulyadi, yang juga Anggota DPR RI. Doni menjelaskan, Mulyadi sejatinya ingin hadir langsung di tengah masyarakat terdampak, namun harus menjalankan agenda nasional bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Selain menyerahkan bantuan, Doni turut menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat Sumatra Barat, khususnya warga Kota Padang. Ia berharap warga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.

    “Kami mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Semoga proses pemulihan ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya.

    Pages: 1 2

  • Tambang Sirtu Gunung Sariak Hancurkan DAS Kuranji, WALHI Desak Penghentian Permanen

    PADANG,haisumbar.com/-  Aktivitas pertambangan galian C jenis sirtu di kawasan Gunung Sariak, Kota Padang, dinilai telah melampaui ambang toleransi lingkungan dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji serta keselamatan warga di wilayah hilir.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menegaskan, demi keselamatan masyarakat dan lingkungan, seluruh tambang-tambang tersebut harus dihentikan secara permanen.

    Kepala Divisi Advokasi Kelembagaan WALHI Sumbar, Tomi Adam menyatakan bahwa banjir bandang yang kembali melanda kawasan Kuranji bukanlah peristiwa alam semata, melainkan akumulasi dari kerusakan struktural ekosistem hulu akibat aktivitas tambang yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun.

    “Tambang sirtu di Gunung Sariak berada di tengah DAS Kuranji, dengan sumber air langsung dari perbukitan Bukit Barisan. Ketika kawasan ini dirusak, dampaknya tidak berhenti di lokasi tambang, tetapi langsung menghantam wilayah hilir dan pemukiman warga,” ujar Tomi Adam Sabtu (27/12/2025).

    Pasca banjir bandang yang berdampak luas di Kota Padang, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel lima perusahaan tambang sirtu di Sumatera Barat, yakni PT Parambahan Jaya Abadi (PJA), PT Dian Darrel Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah. 

    KLH menilai aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut telah memicu sedimentasi masif yang bermuara ke Sungai Batang Kuranji.

    Dalam hasil pengawasan KLH, ditemukan sejumlah pelanggaran serius, antara lain ketiadaan sistem drainase tambang yang memadai, aktivitas tambang yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga, serta kelalaian dalam pengendalian erosi dan air larian (run-off). Kondisi ini terbukti mempercepat pendangkalan sungai dan meningkatkan risiko banjir.

    WALHI Sumbar menilai temuan KLH tersebut hanya mengonfirmasi persoalan yang sejak lama disuarakan masyarakat sipil. Berdasarkan analisis spasial WALHI, batas terluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT PJA hanya berjarak sekitar 45 meter dari pemukiman warga, jauh di bawah ketentuan jarak aman minimal 500 meter sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2014.

     “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi ancaman langsung terhadap keselamatan warga. Negara seharusnya tidak membiarkan aktivitas tambang berdiri sedekat ini dengan rumah masyarakat,” tegas Tomi.

    Tak hanya melanggar ketentuan jarak aman, sebagian wilayah izin tambang PT PJA juga diketahui tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023. 

    WALHI menemukan bukaan tambang yang masuk ke zona pertanian hortikultura, yang diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

    Temuan lainnya, berdasarkan Citra Satelit Vantor Tahun 2025, kegiatan pertambangan dilakukan dengan membuka hampir seluruh wilayah izin secara bersamaan tanpa pembagian blok penambangan dan tanpa reklamasi progresif. 

    Pages: 1 2

  • Di Tengah Luka Bencana, PKS Konsolidasikan Relawan untuk Bangkitkan Sumbar

    PADANG, haisumbar.com/ — Di tengah duka dan proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Sumatera Barat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Konsolidasi Relawan PKS Sumbar secara sederhana namun sarat makna. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Rocky, Padang, Sabtu hingga Ahad (27–28 Desember 2025).

    Rakerwil kali ini tidak semata membahas agenda organisasi, tetapi diarahkan sebagai forum konsolidasi kemanusiaan. Suasana kegiatan pun dikemas dengan penuh empati sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat terdampak bencana.

    Presiden PKS Almuzzammil Yusuf hadir langsung memimpin agenda strategis tersebut, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS  Rahmat Saleh. 

    Turut hadir jajaran pimpinan PKS Sumbar, antara lain Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar yang juga Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Sumbar Irsyad Syafar , serta unsur struktur dan relawan dari berbagai daerah.

    Dalam arahannya, Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki posisi istimewa bagi PKS  bukan hanya secara politik, tetapi juga ideologis dan kultural.

    “Sumatera Barat adalah mutiara dakwah  bagi PKS. Ada keselarasan nilai yang sangat kuat antara karakter masyarakat Minangkabau dengan visi perjuangan partai,” ujar Almuzzammil.

    Ia menegaskan, situasi kebencanaan yang melanda Sumatra saat ini menuntut seluruh elemen PKS untuk mengalihkan fokus kerja pada pelayanan dan pemulihan masyarakat. 

    Karena itu, Rakerwil Sumbar secara khusus diarahkan untuk memperkuat konsolidasi dan pengukuhan relawan agar aksi kemanusiaan dapat dilakukan lebih masif dan terstruktur.

    PKS, kata dia, telah menginstruksikan seluruh struktur partai, mulai dari pusat hingga daerah, untuk memprioritaskan pengerahan sumber daya bagi pemulihan bencana di Sumatra.

    Almuzzammil juga menyampaikan apresiasi kepada struktur, kader, pejabat publik, dan relawan PKS Sumbar yang sejak hari pertama bencana telah turun langsung membantu korban, menggalang donasi, serta mendampingi masyarakat terdampak.

    Pages: 1 2