PADANG, haisumbar.com/ — Bencana ekologi yang kini memporak porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat, tidak hanya meninggalkan puing dan duka, namun juga membuka tabir persoalan klasik setiap kali terjadi Bencana
Lambannya kehadiran negara, simpang-siurnya data, serta absennya komando yang tegas dalam penanganan bencana ekologis Sumbar masih membayang jelas. Temuan ini mengemuka dalam momentum refleksi kritis Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pasca turun langsung ke sejumlah titik terdampak, termasuk jorong-jorong paling terisolasi di Kota Padang Kamis (18/12).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar,Adel Wahidi menyatakan, sejak awal pihaknya telah menyimpulkan satu hal krusial, penanganan bencana yang mestinya membutuhkan percepatan, namun kini justru terhambat oleh ketidaksinkronan informasi antara lapangan dan pemerintah.
“Kami temukan ada bantuan yang secara administratif disebut sudah disalurkan, tapi faktanya di lapangan belum diterima masyarakat. Ini bukan sekadar salah data, tapi tumpang tindih informasi yang berbahaya dalam situasi darurat,” ujarnya dalam forum refleksi Akhir tahun 2025 ORI Perwakilan Sumbar.
Menurut Adel, ketiadaan satu data bencana, kini telah membuat banyak pihak mulai dari pemerintah, relawan, hingga kelompok masyarakat bekerja dalam kebingungan. Situasi ini diperparah oleh tidak jelasnya garis struktur komando.
“Saya melihat ada yang bekerja sendiri-sendiri, tidak berada dalam sistem komando penanganan bencana. Ini berbahaya. Bencana tidak bisa ditangani dengan ego sektoral,” ujarnya.
Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa membantah dugaan terjadinya illegal logging dan aktivitas pertambangan sebagai pemicu bencana. Sikap defensif justru dinilai kontraproduktif dan tidak adil bagi publik.
“Jangan cepat-cepat membantah. Kita belum ke hulu sungai, belum telusuri DAS. Terima dulu kritik dan tuduhan masyarakat sipil. Setelah itu lakukan investigasi menyeluruh,” tegasnya.