PADANG,haisumbar.com/— Banjir bandang di Sumatera Barat memang mulai surut. Namun bagi ribuan warga terdampak, ancaman justru baru dimulai. Kehilangan rumah, lahan pertanian, pekerjaan, hingga akses ekonomi berpotensi melahirkan gelombang orang miskin baru jika negara tak bergerak cepat dan terarah.
Situasi inilah yang mendorong Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah prioritas pendampingan pascabencana.
Dari 19 kabupaten dan kota di Ranah Minang,16 daerah tercatat terdampak banjir, menjadikan skala persoalan jauh melampaui sekadar urusan tanggap darurat.
Pada 19 Desember lalu, BP Taskin memulai langkah konkret dengan bertemu BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini menitikberatkan pada pemutakhiran data dampak bencana bukan hanya rumah rusak, tetapi juga kehilangan aset produktif masyarakat.
Mulai dari lahan pertanian, alat kerja, hingga usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
Tim BP Taskin yang terdiri dari Samson, Wempi Oscar, Real Rahadinal, dan Fachria diterima Sekretaris BPBD Sumbar, Ilhamsyah. Diskusi menegaskan bahwa data yang keliru atau tak lengkap berisiko membuat program pemulihan salah sasaran dan justru memperdalam kemiskinan.
Agenda berlanjut ke pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang dihadiri langsung oleh Deputi BP Taskin Novrizal Tahar. Dalam pertemuan itu, BP Taskin menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus diarahkan untuk mencegah lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru.
“Bencana bisa dengan cepat menciptakan orang miskin baru jika penanganannya parsial. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci,” tegas Novrizal.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik langkah BP Taskin. Ia menilai kehadiran lembaga tersebut menjadi sinyal bahwa pemulihan Sumbar tidak boleh berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus berlanjut pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Usai pertemuan, BP Taskin turun langsung ke lapangan. Kecamatan Pauh menjadi salah satu titik pantauan. Di SMP Negeri 44 Padang, yang difungsikan sebagai lokasi pengungsian, tim menemukan kenyataan pahit. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.
Bantuan memang diserahkan, namun pesan utama yang dibawa BP Taskin lebih jauh pendampingan ekonomi warga terdampak harus menjadi kebijakan strategis. Bukan sekadar program sementara.
Kunjungan lapangan kemudian berlanjut ke Kabupaten Padang Pariaman daerah dengan dampak serius di sektor pangan. Bupati Jon Kennedy Azis mengungkapkan bahwa banjir telah menghilangkan lahan pertanian warga akibat sedimentasi lumpur, bahkan menghapus batas kepemilikan lahan.
Bagi BP Taskin, persoalan ini bukan hanya teknis pertanian, tetapi ancaman langsung terhadap keberlanjutan hidup petani. Novrizal Tahar menegaskan komitmen BP Taskin untuk mendampingi pemerintah daerah mencari solusi konkret agar petani tidak kehilangan mata pencaharian secara permanen.
Banjir di Sumatera Barat bukan kali pertama terjadi. Namun yang dipertaruhkan kali ini bukan hanya kecepatan bantuan, melainkan kemampuan negara mencegah bencana berubah menjadi kemiskinan turun-temurun.
BP Taskin telah membuka pintu harapan. Kini, ujian sesungguhnya adalah apakah negara mampu bergerak cepat, solid, dan benar-benar berpihak pada mereka yang paling rentan pascabencana. (*).