Namun peran KMP tidak berhenti sebagai toko kebutuhan pokok. Endrizal menyebut koperasi ini diproyeksikan menjadi alat pemecah persoalan ekonomi nagari.
Potensi lokal mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga produk unggulan desa didorong untuk dikelola secara bisnis agar memiliki nilai tambah dan pasar yang lebih luas.
“KMP kita dorong untuk menggerakkan potensi nagari, sekaligus menyelesaikan persoalan ekonomi di nagari itu sendiri. Ini bukan koperasi biasa,” katanya.
Dari sisi kelembagaan, setiap KMP ditopang oleh lima pengurus dan tiga pengawas di tingkat nagari. Struktur ini disiapkan untuk menjaga keseimbangan tata kelola sejak awal. Meski begitu, Endrizal mengakui belum ada satu daerah pun yang tampil menonjol dalam pengembangan KMP.
“Itu wajar. Kita masih di tahap pembekalan dan penguatan fondasi. Belum saatnya saling membandingkan,” ujarnya.
Pendampingan terhadap KMP akan dilakukan secara berlapis. Diskop UMKM Sumbar tetap hadir di daerah, sementara pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pendampingan SDM melalui dukungan anggaran nasional.
Endrizal juga tak menampik adanya tantangan. Setiap program baru, katanya, pasti membawa dilema dan resistensi di tahap awal. Karena itu, kunci keberhasilan KMP terletak pada sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Kita butuh teamwork. Kabupaten, provinsi, dan pusat harus seirama. Ini program besar, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ke depan, sedikitnya 18 sektor akan terlibat dalam mendukung KMP mulai dari pertanian, peternakan, investasi, hingga pendidikan. Jika sebuah nagari berbasis pertanian, maka dinas pertanian harus menjadi motor penggerak. Begitu pula sektor lainnya.
“Sekarang fokus kita betul-betul di fondasi awal, pembinaan SDM. Dari sanalah nanti lahir strategi bisnis, pengelolaan potensi, dan solusi atas masalah daerah,” kata Endrizal.
Soal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Endrizal menilai masih terlalu dini untuk dibicarakan. Fokus utama KMP saat ini adalah menjawab persoalan riil di lapangan, terutama soal distribusi dan pemasaran produk nagari yang selama ini kerap terhambat harga murah dan akses pasar.
“Nanti setelah itu berjalan dan masalahnya terpecahkan, barulah bicara kontribusi. Harapan akhirnya, KMP bisa menjadi penampung produk unggulan nagari sekaligus konter pemasaran,” pungkasnya.
Dengan pendekatan bertahap ini, Koperasi Merah Putih di Sumatera Barat diharapkan tidak sekadar menjadi proyek kebijakan, tetapi benar-benar tumbuh sebagai mesin ekonomi nagari yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat. (*).