Hai Sumbar

Blog

  • Wakaf Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Mahyeldi Dorong Penguatan Ekosistem Wakaf Modern

    PADANG,haisumbar.com/ — Konferensi Wakaf Internasional bertema “Wakaf untuk Pembangunan Berkelanjutan” resmi dibuka Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah di Hotel Truntum Padang, Sabtu (15/11/2025). 

    Forum akademik berskala global yang dihadiri tokoh-tokoh nasional dan internasional itu menjadi momentum penting bagi Sumbar untuk mempertegas komitmennya dalam membangun ekonomi umat berbasis wakaf.

    Dalam sambutan pembukaannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa terhormat karena Sumbar dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan internasional yang digelar bertepatan dengan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Sebuah  lembaga pendidikan Islam legendaris yang tumbuh besar dari tradisi wakaf yang kuat.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu kehormatan dari tanah air dan mancanegara. Ranah Minang, tanah kelahiran ulama besar seperti Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Yasin Al-Fadhani, sangat bangga menyambut para pewaris keilmuan dan pejuang ekonomi umat di forum ini,” ujar Mahyeldi.

    Konferensi Wakaf Internasional tahun 2025 yang menjadikan Sumbar sebagai tuan rumah ini, dihadiri langsung oleh KH Ma’ruf Amin, ulama nasional dan mantan Wakil Presiden, Ahmad Muzani, tokoh nasional dan legislator serta Menteri Agama RI Prof Nasaruddin Umar.

    Selain itu, forum ini juga dihadiri  Grand Syaikh Al-Azhar, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin, Ketua Baznas RI, Kepala PJKH BPKH Fadly Imansyah, Pimpinan Pondok Modern Gontor hingga delegasi Universiti Kuala Lumpur Malaysia dan para ulama dan akademisi dari Timur Tengah lainnya.

    Dijadwalkan sejumlah ulama dan akademisi besar dunia seperti Mustafa Dasuki (Mesir) Syekh Mahmud Hasan (Mesir) Dr Maryam Al-Dhalef (Kuwait), Dr Ala Uwaidah (Arab Saudi) Rahim Ridha (Maroko) akan menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri  berbagai lembaga keuangan syariah serta akademisi ekonomi Islam ini 

    Sebanyak 28 pembicara internasional dan nasional akan tampil dalam rangkaian diskusi, pelatihan wazir Wakaf Investment Gathering serta perumusan Risalah Wakaf Sumbar yang direncanakan bakal menjadi acuan wakaf secara nasional nantinya.

    Pages: 1 2

  • Kota Padang Belum Tangguh Bencana: PSB UNAND Peringatkan Minimnya Latihan, Infrastruktur Lemah, dan Koordinasi Amburadul

    PADANG,haisumbar.com/- Usai  pelaksanaan Simulasi Gempa dan Tsunami pada 5 November 2025, Pusat Studi Bencana (PSB) Universitas Andalas (Unand) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang. Namun di sisi lain, lembaga akademik tersebut justru mengeluarkan peringatan keras bagi kota ini, Kota Padang dinyatakan belum tangguh bencana.

    Kajian terbaru PSB Unand menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, kesiapsiagaan, hingga kemampuan teknis warga dalam menghadapi situasi darurat masih memprihatinkan. Minimnya latihan dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa risiko bencana di Padang masih jauh dari kata terkendali.

    Prof. Dr. Ir. Abdul Hakam, MT, PhD, Pengurus PSB Unand Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menegaskan bahwa intensitas latihan di Padang berada pada titik yang sangat rendah.

    “Rendahnya intensitas latihan menyebabkan masyarakat kurang siap secara praktis ketika situasi darurat benar-benar terjadi,”tegasnya, Senin (4/11/2025).

    Dari 104 kelurahan di Kota Padang, hampir seluruhnya masuk kategori rendah dalam indeks mitigasi bencana. Daerah seperti Sungai Sapih, Jati, Sawahan, Anak Air, Belimbing, Ulu Gadut, hingga Lubuk Begalung masih memiliki tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang minim.

    Lebih memprihatinkan, kajian PSB juga menyebutkan bahwa banyak kelurahan tidak memiliki sarana penyelamatan yang layak. Shelter terbatas, jalur evakuasi belum jelas, dan peralatan darurat minim.

    Kelurahan seperti Sungai Sapih, Sawahan, Belimbing, serta Limau Manis disebut berada dalam kondisi terbatas dari sisi fasilitas fisik. Hanya beberapa wilayah seperti Kantos BWSS V Khatib Sulaiman/Ulak Karang Selatan dan Lolong Belanti yang masuk kategori sedang* dalam hal kesiapan infrastruktur.

    “Keterbatasan ini sangat berpengaruh pada peluang selamat ketika tsunami benar-benar terjadi,”ujar Abdul Hakam.

    Padahal, Kota Padang berada di garis depan ancaman Megathrust Mentawai—salah satu sumber gempa paling mematikan di dunia. Namun fakta lapangan menunjukkan sebagian besar warga belum memahami karakter ancaman tersebut.

    PSB mencatat warga di Sungai Sapih, Jati, Sawahan, dan Belimbing bahkan belum mengerti langkah penyelamatan dasar seperti evakuasi spontan saat guncangan besar terjadi.

    Pages: 1 2

  • Evaluasi Latihan Simulasi Tsunami November 2025 : Kota Padang Belum Tangguh Bencana!!

    PADANG,haisumbar.com/—Pusat Studi Bencana Universitas Andalas (PSB Unand) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Padang yang telah selesai melaksanakan Simulasi Gempa dan Tsunami terbesar di Sumatra Barat pada 5 November 2025 lalu.

    Namun di balik itu, PSB Unand mengingatkan bahwa tingkat kesiapsiagaan warga Kota Padang masih jauh dari standar kota tangguh bencana.

    Pengurus PSB Unand Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Dr. Ir. Abdul Hakam, MT, PhD mengungkapkan, rendahnya intensitas latihan bencana membuat masyarakat belum siap secara praktis.

    “Intensitas latihan menyebabkan masyarakat kurang siap menghadapi situasi darurat ujarnya, Senin (4/11/2025).

    Berdasarkan kajian PSB Unand, hampir seluruh kelurahan di Kota Padang berada pada kategori kesiapsiagaan rendah, terutama wilayah Sungai Sapih, Jati, Sawahan, Anak Air, Belimbing, Ulu Gadut  dan Lubuk Begalung.

    Di sisi lain, kapasitas fisik seperti infrastruktur penyelamatan, peralatan darurat, dan jalur evakuasi yang ada  juga dinilai masih terbatas di beberapa lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi 

    “Kelurahan seperti Sungai Sapih, Sawahan, Belimbing dan  Limau Manis masih minim fasilitas. Hanya beberapa wilayah seperti Kantos BWSS V Khatib Sulaiman/Ulak Karang Selatan dan Lolong Belanti yang mulai berada pada kategori sedang,” jelasnya.

    Temuan penting lainnya adalah ancaman gempa Megathrust Mentawai yang berpotensi memicu tsunami besar dinilai belum dipahami secara memadai oleh warga Kota Padang secara umum.

    Pages: 1 2

  • Gelar Tsunami Drill, Polda Sumbar Uji Kesiapan Hadapi Skenario Terburuk Megathrust Mentawai

    PADANG,haisumbar.com/— Ancaman gempa besar dan tsunami akibat aktivitas sesar Megathrust Mentawai jadi perhatian khusus Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta pada simulasi Tsunami Drill yang digelar di Kota Padang, Rabu (5/11) lalu.

    Jendral bintang dua itu menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang setiap saat bisa terjadi.

    Menurut Kapolda, wilayah Sumbar, terutama pesisir barat yang menghadap langsung ke Samudera Hindia, merupakan daerah dengan kerawanan tinggi terhadap ancaman gempa dan tsunami akibat potensi pergerakan sesar megathrust di perairan Mentawai.

    Karena itu, kepolisian bersama TNI, BPBD, Basarnas, Damkar, dan instansi terkait lainnya diminta memperkuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta edukasi publik agar masyarakat lebih tangguh menghadapi bencana.

    “Simulasi ini bukan sekadar seremoni, tapi latihan nyata untuk menguji kesiapan personel dan peralatan di lapangan. Megathrust Mentawai bukan ancaman yang jauh, tetapi potensi riil yang harus kita hadapi dengan rencana matang dan respon cepat,” tegas Irjen Pol Gatot Tri Suryanta usai memimpin apel simulasi siaga bencana gempa Tsunami Megathrust Mentawai Rabu (5/11/2025).

    Kegiatan simulasi yang berlangsung di Lapangan Imam Bonjol Padang itu melibatkan ratusan personel gabungan TNI-Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, hingga relawan kemanusiaan.

    Sejumlah perlengkapan tanggap darurat, mulai dari kendaraan taktis, perahu karet, hingga unit medis lapangan, digelar dalam apel kesiapsiagaan dan latihan penanganan korban pasca-tsunami.Kapolda menambahkan, kesiapan aparat menjadi faktor penting dalam menekan angka korban dan kerugian saat bencana terjadi.

    “Koordinasi antar lembaga, kecepatan informasi, dan kemampuan mengambil keputusan di menit-menit pertama sangat menentukan. Polda Sumbar berkomitmen menjadi bagian aktif dalam sistem mitigasi bencana terpadu di provinsi ini,” ucapnya.

    Pages: 1 2

  • Toko Grosir di Simpang Haru Nyaris Ludes Dilalap Api, Damkar Padang Berhasil Cegah Kebakaran Meluas

    PADANG,haisumbar.com/– Kepanikan  melanda kawasan pertokoan Simpang Haru, Padang Timur, Kamis (13/11) tengah malam, Kobaran api tiba-tiba muncul dari sebuah toko grosir dan eceran yang berada tepat di depan tugu Simpang Haru. 

    Beruntung, respon cepat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang berhasil mencegah kobaran api merembet ke deretan petak toko lain yang berada dalam kawasan padat tersebut.

    Kepala Bidang Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi mengatakan laporan pertama diterima petugas pada pukul 23.48 WIB.

     “Dua menit setelah laporan masuk, armada kami langsung bergerak dan tiba di lokasi sekitar pukul 23.55 WIB,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

    Menurut Rinaldi, api berasal dari salah satu toko grosir yang dihuni oleh seorang pedagang bernama Teguh Saputra (28). 

    Seorang saksi, Azwarni (58), melihat asap tebal dan kobaran api muncul dari bagian dalam toko, lalu segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas.

    “Lokasi kejadian berada di kawasan pertokoan padat, dengan 10 petak bangunan berada dalam radius terdekat. Kalau terlambat sedikit saja, potensi merembetnya api sangat besar,” kata Rinaldi.

    Pages: 1 2

  • Ambisi Jadi Pusat Ekonomi Syariah, Apa Sumatra Barat Siap?

    PADANG,haisumbar.com/-  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah kembali menegaskan ambisinya menjadikan Sumbar sebagai poros ekonomi syariah nasional.

    Namun di balik semangat religius dan retorika pembangunan yang syariah-minded, muncul pertanyaan krusial nan perlu dijawab, sudah sejauh mana kesiapan struktur ekonomi daerah ini untuk benar-benar sejalan dengan spirit syariah yang digaungkan?

    Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumbar 2025 Kamis (13/11/2025) kemarin, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah fondasi utama penerapan ekonomi syariah di Ranah Minang.

    “Ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar tren, tapi identitas kita,” ujar Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Padang.

    Mahyeldi meyakini,  ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan di Sumatera Barat. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat telah menyatakan  Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi pondasi.

    Slogan itu, harus menuntut masyarakat mayoritas Islam Sumbar dalam menjalankan Syariah agama Islam terutama  pada aspek kehidupan dengan tata cara yang halal.

    “Ini menandakan Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan salah satu potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar,” kata Mahyeldi. 

    “Untuk memaksimalkan kontribusinya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana dan terintegrasi,” ujarnya.

    Membumikan Ekonomi Syariah, Potensi & Tantangan

    Ia menegaskan, Sumbar memiliki potensi besar, dari gerakan wakaf dan zakat yang tumbuh kuat di masyarakat, hingga geliat industri halal di sektor kuliner, fesyen, dan pariwisata.

     Namun di lapangan, potensi itu masih sering terhenti di level jargon minim ekosistem, lemahnya pendanaan, dan belum adanya integrasi antar sektor.

    Pages: 1 2

  • Peserta Konferensi Wakaf Internasional Mulai Berdatangan, Pimpinan Gontor Disambut di VIP BIM

    PADANG,haisumbar.com/ – Suasana di Padang, Sumatera Barat, mulai semarak menjelang Konferensi Wakaf Internasional (KWI) 2025. Hari ini, Kamis (13/11) rangkaian kegiatan pra-konferensi ditandai dengan kedatangan rombongan besar dari Pondok Modern Darussalam Gontor bersama dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid 

    Rombongan disambut secara resmi di VIP Room Bandara Internasional Minangkabau (BIM) oleh Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten I Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, sebelum melanjutkan agenda di Padang.

    Kehadiran delegasi Gontor menjadi sorotan utama. Sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan KWI 2025, komitmen Gontor diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Gontor sendiri dikenal sebagai salah satu institusi wakaf terbesar dan dengan pengelolaan terbaik di Indonesia.

    Rombongan pimpinan Gontor yang tiba di Padang hari ini dipimpin langsung oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor K.H. Hasan Abdullah Sahal. 

    Dalam rombongan tampak juga pimpinan pondok hingga Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yakni Drs. K.H. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed., Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, dan K.H. Masruh Ahmad.

    Turut menyertai juga sejumlah tokoh penting dan ulama delegasi Gontor, diantaranya K.H. Masyhudi Subari, Prof. Dr. K.H. Husnan Bey Fananie, dan K.H. Muhammad Danial.

    Pages: 1 2

  • Program Replanting Sawit di Sumbar Mulai Berbuah, Petani Agam Gelar Panen Perdana.

    AGAM, haisumbar.com/—Setelah empat tahun menanti, harapan petani sawit rakyat di Kabupaten Agam akhirnya berbuah manis. Kebun sawit hasil program peremajaan (replanting) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kini resmi memasuki masa panen perdana, Kamis (13/11/2025).

    Momentum ini menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan sektor perkebunan rakyat, sekaligus pembuktian bahwa program Replanting Sawit Rakyat yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) benar-benar memberi hasil nyata di lapangan.

    Panen perdana dilakukan di lahan Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) Tompek Tapian Kandis, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah hadir langsung untuk menyapa para petani dan pengurus koperasi yang selama empat tahun terakhir konsisten merawat kebun hasil replanting.

    “Program replanting ini sudah berjalan sejak 2018. Tujuannya sederhana tapi besar dampaknya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dan memastikan kesejahteraan petani tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya.

    Ia menjelaskan, sejak digulirkan, program peremajaan sawit rakyat di Sumbar telah menjangkau 14.919 hektar kebun dengan total dana bantuan sekitar Rp463 miliar dari BPDPKS. 

    Menurutnya, dari tahun ke tahun dukungan pendanaan juga terus meningkat. Jika pada 2018–2021 bantuan per hektar hanya Rp25 juta, pada 2022–2024 naik menjadi Rp30 juta, dan tahun ini sudah mencapai Rp60 juta per hektar.

    Koperasi Perkebunan Sawit Tompek Tapian Kandis menjadi salah satu penerima manfaat program tersebut. Total bantuan yang diterima mencapai Rp7,95 miliar untuk 289 hektar lahan yang diremajakan secara bertahap sejak 2020. 

    Gubernur menilai capaian di Agam bisa menjadi contoh praktik terbaik bagi daerah lain. Keberhasilan ini, katanya, bukan semata karena bantuan dana, tetapi juga hasil dari pendampingan teknis, transparansi koperasi, dan komitmen petani dalam mengelola kebun secara berkelanjutan.

    “Dengan manajemen yang baik, replanting bukan hanya menjaga produktivitas, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Ini hasil kerja kolektif,” tegas Mahyeldi.

    Pages: 1 2

  • Hadapi Pemangkasan TKD, Sumbar Lirik Potensi Pajak Air Permukaan  Industri Perkebunan Sawit

    PADANG, haisumbar.com/— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai melirik potensi besar dari sektor perkebunan sawit sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Pajak Air Permukaan (PAP).

    Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diberlakukan pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan mengatakan bahwa Pemprov kini tengah mengupayakan berbagai strategi penguatan fiskal, salah satunya melaui eksistenfikasi pendapatan daerah.

    Yakni upaya menggali sumber-sumber PAD baru tanpa terlalu bergantung pada transfer dana pusat.

    “Daerah harus mulai mandiri secara fiskal. Salah satu sektor yang potensial dan belum tergarap optimal adalah pajak air permukaan, terutama yang digunakan oleh industri perkebunan sawit,” ujar Rosail saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025).

    Selama ini, kata Rosail, penerimaan dari sektor PAP di Sumatera Barat masih sangat terbatas. Padahal, banyak sektor usaha yang menggunakan sumber daya air dalam skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit, industri minuman, dan pabrik pengolahan hasil bumi.

    Sementara di daerah lain, seperti Sulawesi Barat, pungutan PAP terhadap pelaku usaha sawit sudah lebih dulu diterapkan dan kini memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah tersebut.

    “Kita belajar dari Sulawesi Barat. Mereka sudah mampu menjadikan pajak air permukaan sebagai penopang penting fiskal daerah. Sumbar juga bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Rosail menyinggung soal potensi Danau Koto Panjang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh provinsi tetangga. 

    Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, kewenangan pungutan PAP berada di wilayah pemanfaatan air, bukan daerah sumber air. Akibatnya, Sumbar belum memperoleh porsi yang ideal dari potensi tersebut.

    “Ini yang sedang kita perjuangkan. Kami berharap ada revisi regulasi agar daerah sumber seperti Sumatera Barat mendapatkan hak yang lebih adil,” ucapnya.

    Meski terbentur aturan, Pemprov Sumbar tak tinggal diam. Melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) pemetaan terhadap potensi penggunaan air permukaan oleh perkebunan sawit sudah mulai dilakukan.

    Pages: 1 2

  • Respon Pemangkasan TKD Pusat, Pemprov Sumbar Geber Eksistenfikasi Pendapatan

    PADANG,haisumbar.com/- Kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran yang memangkas Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara memaksa banyak pemerintah daerah berpikir keras mencari sumber penguatan fiskal baru.

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjadi salah satu yang merespons cepat dengan strategi yang mereka sebut sebagai eksistenfikasi pendapatan daerah.

    Langkah ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan sebagai bentuk adaptasi fiskal agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.

    “Kita tidak punya pilihan selain memperkuat sumber-sumber pendapatan sendiri. Daerah harus melaksanakan eksistenfikasi pendapatan,” ujar Rosail ditemui di ruangan kerjanya Senin (10/11/2025) kemarin.

    Rosail menjelaskan, selama ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat sangat bergantung pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan data BPKAD, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan di Sumbar baru mencapai 58 persen.

    “Artinya, hanya 58 dari 100 orang yang membayar pajak kendaraan di Sumatera Barat,” ungkap Rosail.

    Rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Sumbar itu, menjadi latar belakang diselenggarakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang masih akan berlangsung hingga akhir 2025 mendatang.

    Menurut Rosail, upaya ini terbukti efektif meningkatkan indeks kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Sumbar yang kini telah melonjak menjadi 74 persen selama program pemutihan pajak berlangsung.

    Pages: 1 2