Hai Sumbar

Blog

  • Pulihkan Denyut Pesisir, Pemprov Sumbar Turun Tangan Bersihkan Pantai Padang

    PADANG,haisumbar.com/— Upaya memulihkan denyut kehidupan masyarakat pesisir pasca terjangan bencana ekologi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya dengan menggelar aksi bersih pantai di kawasan Parupuk Tabing, Kota Padang, Jumat (19/12/2025), demi memastikan nelayan kembali bisa melaut dengan aman.

    Aksi tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Ia menegaskan, tumpukan sampah dan material kayu yang terbawa arus banjir besar akhir November lalu bukan sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah menghambat mata pencaharian nelayan.

    “Kalau ini dibiarkan, nelayan akan terus terhenti aktivitasnya. Itu tentu berdampak langsung pada ekonomi keluarga pesisir. Karena itu, kita bergerak cepat,” ujar Mahyeldi di sela kegiatan.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi juga pada fase pemulihan. Dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) lintas perangkat daerah, Pemprov Sumbar memastikan pantai kembali aman dilalui perahu nelayan.

    “Alhamdulillah, dengan koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan, siang ini pantai sudah bersih. Nelayan sudah bisa kembali melaut,” katanya.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda, menjelaskan aksi bersih pantai ini melibatkan DKP, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pembersihan dilakukan menyisir sepanjang pesisir Pantai Padang, dari kawasan Muaro hingga Pasir Jambak.

    “Material kayu yang terbawa arus cukup banyak dan sebagian berukuran besar. Ini berbahaya bagi perahu nelayan, sehingga harus segera disingkirkan,” ujar Reti.

    Ia menambahkan, selain dilakukan secara manual oleh ASN dan masyarakat, pembersihan juga menggunakan alat berat untuk mengangkat puing-puing besar yang sulit dipindahkan dengan tenaga manusia.

    Tak hanya fokus pada lingkungan, Pemprov Sumbar juga menyalurkan bantuan sosial. Melalui DKP, sebanyak 120 paket sembako dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI disalurkan kepada 120 kepala keluarga nelayan terdampak sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi pascabencana.

    Pages: 1 2

  • SK Gubernur Akhirnya Terbit, Porprov Jadi Titik Balik Pembinaan Atlet Sumbar yang Lama Mandek

    PADANG, HAISUMBAR — Setelah bertahun-tahun pembinaan prestasi atlet Sumatera Barat berjalan tanpa kepastian arah dan target yang jelas, secercah harapan akhirnya muncul. 

    Pemerintah Provinsi Sumbar resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 426-615-2025 yang menetapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar ke-XVI tahun 2026 dan ke-XVII tahun 2028.

    Keputusan ini tak sekadar memastikan jadwal pesta olahraga dua tahunan tersebut, tetapi juga menjadi titik balik penting bagi pembinaan atlet Sumbar yang selama ini dinilai tertunda akibat minimnya kepastian agenda dan konsistensi kebijakan.

    Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Hamdanus, menegaskan bahwa kejelasan penyelenggaraan Porprov merupakan fondasi utama dalam membangun kembali sistem pembinaan atlet daerah yang berjenjang dan terukur.

    “Selama ini pembinaan atlet kerap berjalan tanpa arah yang pasti. Porprov adalah fondasi menuju PON. Dengan terbitnya SK Gubernur, pembinaan atlet Sumbar akhirnya punya rambu yang jelas,” kata Hamdanus di Padang, Selasa (18/12/2025).

    Berdasarkan SK tersebut, Porprov Sumbar 2026 akan digelar pada Juni–Juli dengan skema tuan rumah bersama seluruh kabupaten dan kota di Sumbar, sementara seremoni pembukaan dan penutupan dipusatkan di Kota Padang. Skema ini dinilai tidak hanya efisien, tetapi juga memberi ruang pemerataan pembinaan olahraga di daerah.

    Lebih dari sekadar ajang seremonial, Porprov 2026 ditegaskan harus menjadi instrumen seleksi objektif atlet. Hamdanus menyebut, hasil Porprov akan menjadi tolok ukur nyata kekuatan atlet Sumbar, sekaligus basis pembinaan lanjutan menuju PON dan kejuaraan nasional.

    “Porprov bukan sekadar rutinitas. Ini alat ukur performa atlet. Dari sini kita bisa melihat mana atlet yang layak dibina secara serius untuk PON,” ujarnya.

    Penjadwalan Porprov yang kini selaras dengan kalender nasional juga membuka ruang bagi cabang olahraga untuk mempersiapkan atlet secara lebih matang, tanpa terganggu benturan agenda kejuaraan nasional—masalah klasik yang kerap menghambat pembinaan prestasi.

    Dari sisi pendanaan, Porprov akan ditopang melalui hibah KONI Provinsi Sumatera Barat serta APBD kabupaten dan kota. Hamdanus menekankan anggaran tersebut harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar biaya kegiatan.

    “Kalau ingin prestasi, pembinaan tidak bisa setengah-setengah. Porprov adalah investasi masa depan olahraga Sumbar,” tegasnya.

    Terbitnya SK Gubernur ini juga dinilai sebagai momentum konsolidasi besar dunia olahraga Sumbar—menyatukan pemerintah daerah, DPRD, KONI kabupaten/kota, cabang olahraga, hingga institusi pendidikan—dalam satu arah kebijakan pembinaan prestasi.

    Dengan kepastian Porprov 2026 dan 2028, KONI Sumbar optimistis pembinaan atlet daerah yang selama ini tersendat dapat kembali ke jalur yang benar. Harapannya, Sumatera Barat tidak lagi sekadar menjadi peserta di ajang nasional, tetapi tampil sebagai daerah yang mampu bersaing dan berbicara prestasi. (*)

  • Layanan Pendidikan hingga Pertanahan Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat kepada Ombudsman Sepanjang 2025

    PADANG, haisumbar.com/— Refleksi akhir tahun Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengungkap wajah layanan publik yang masih menyisakan banyak persoalan mendasar. 

    Sepanjang 2025, sektor pendidikan, pertanahan, dan kepegawaian tercatat sebagai layanan paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman Sumbar.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, menyebutkan, dari ratusan laporan resmi yang ditangani tahun ini, pendidikan menempati urutan teratas, disusul pertanahandan kepegawaian. 

    Aduan tersebut didominasi persoalan klasik, mulai dari penundaan layanan, tidak diberikannya hak warga, hingga praktik maladministrasi yang berulang.

    “Dalam lima tahun terakhir, dugaan maladministrasi paling dominan adalah tidak memberikan layanan dan penundaan berlarut, mencapai sekitar 94 persen. Ini penyakit lama pelayanan publik kita,” ujar Adel saat rilis refleksi catatan Akhir tahun 2025 Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Kamis (18/12/2025).

    Data Ombudsman Sumbar mencatat, sepanjang 2025 terdapat lebih dari 1.200 akses pengaduan masyarakat, yang terdiri dari laporan, konsultasi, dan tembusan. Dari jumlah tersebut, 363 laporan resmi ditangani, 740 konsultasi dilayani, serta 160 tembusan disampaikan kepada pimpinan instansi layanan publik.

    Sektor pendidikan menjadi sorotan tajam, terutama terkait penahanan ijazah di sekolah dan madrasah. Melalui investigasi atas prakarsa sendiri, Ombudsman Sumbar menemukan praktik tersebut berdampak langsung pada masa depan siswa.

    “Hasil koreksi kami, lebih dari 1.000 ijazah berhasil dikembalikan kepada siswa di MAN. Untuk SMA dan SMP prosesnya masih berjalan, meski respons sebagian SMA masih cukup lamban,” ujar Adel.

    Selain pendidikan, pertanahan nyatanya juga menjadi sektor rawan aduan, terutama menyangkut pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Warga mengeluhkan lambannya pengurusan sertifikat, ketidakjelasan prosedur, serta minimnya kepastian hukum.

    Sementara itu, dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah masih mendominasi dengan 105 laporan, disusul BPN, sektor perbankan/KUR, serta kepolisian yang tetap masuk lima besar instansi yang paling sering dilaporkan masyarakat.

    Adel menegaskan, meningkatnya jumlah aduan justru mencerminkan kepercayaan publik yang kian menguat terhadap Ombudsman. Keberanian masyarakat menyuarakan keluhan, kata dia, tak lepas dari inovasi Ombudsman Sumbar On The Spot, program jemput bola yang membawa pengawasan langsung ke nagari dan wilayah yang selama ini minim akses pengaduan.

    “Ketika kami turun langsung, banyak persoalan laten muncul. Misalnya, warga yang tidak memiliki buku nikah sehingga terhambat mengakses layanan kesehatan, akta kelahiran, hingga bantuan sosial. Ini persoalan mendasar yang sering luput,” jelasnya.

    Dari total akses pengaduan, Ombudsman Sumbar mencatat 95 persen laporan berhasil diproses dan 346 laporan diselesaikan, atau setara 124 persen dari target nasional. Capaian ini menempatkan Sumbar di leringkat empat nasional dengan tingkat penyelesaian tertinggi.

    Namun, Adel mengingatkan bahwa capaian kinerja Ombudsman tidak serta-merta menutup fakta masih lemahnya disiplin pelayanan publik. Hingga kini, masih terdapat empat tindakan korektif yang belum tuntas, khususnya di sektor layanan kesehatan, pengelolaan pasar, dan pendataan bantuan sosial di Kota Padang.

    “Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilaksanakan. Jika diabaikan, sanksi administratif hingga pemberhentian sementara dapat dijatuhkan. Tujuan kami bukan menghukum, tetapi memastikan pelayanan publik berjalan adil dan manusiawi,” tegas Adel. (*).

  • Kepercayaan Publik Menguat, Ombudsman Sumbar Catat Lonjakan Pengaduan Sepanjang 2025

    PADANG, haisumbar.com/ —Refleksi akhir tahun Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) sepanjang 2025 menunjukkan indikasi bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pelayanan publik ini terus menguat. 

    Akses masyarakat untuk melapor pun kini diklaim kian terbuka, sementara keberanian warga menyuarakan keluhan terhadap pelayanan negara, kini juga kian kencang.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengungkapkan, sepanjang 2025 Ombudsman Sumbar menerima lebih dari 1.200 akses pengaduan masyarakat, yang terdiri dari laporan, konsultasi, dan tembusan.

    Rinciannya, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar telah menangani 363 laporan resmi, melayani 740 kali konsultasi, serta melayangkan 160 kali tembusan kepada pimpinan layanan publik sepanjang tahun 2025. 

    Tingkat ke aktifan ini, membuat Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menjadi salah satu ORI  aktif di tanah air.

    “Angka ini menunjukkan masyarakat makin percaya dan tahu ke mana harus mengadu ketika pelayanan publik bermasalah,” kata Adel.

    Keaktifan Ombudsman Sumbar, lanjut Adel, tidak terlepas dari inovasi program Ombudsman Sumbar On The Spot. program jemput bola yang telah digagas dua tahun terakhir. Ombudsman turun langsung ke kantong-kantong masyarakat yang selama ini tidak bersuara.

    “Tahun lalu kami masuk ke wilayah terdampak bencana di Agam dan Tanah Datar. Tahun ini kami menyasar sejumlah daerah untuk mengumpulkan persoalan sekaligus berdiskusi langsung dengan warga. Ini yang membuat Ombudsman RI Perwakilan Sumbar kini dinilai sebagai yang paling aktif di Indonesia,” ujarnya.

    Dalam mekanisme penanganan laporan, Adel menjelaskan bahwa memang tidak semua pengaduan langsung masuk tahap pemeriksaan. 

    Ada laporan yang ditutup pada tahap formil karena tidak lengkap, ada pula yang selesai di tahap materiil karena masalah telah dituntaskan. Namun, untuk persoalan bersifat sistemik dan mendapatkan atensi publik, Ombudsman tetap melanjutkan hingga tahap pemeriksaan.

    “Contohnya soal penahanan ijazah. Jika pelapor berkenan diselesaikan, kami dorong koreksi cepat. Tapi kalau sistemiknya kuat, kami lanjutkan sampai tuntas,” tegas Adel.

    Dari sisi akses, lanjut Adel, hingga kini datang langsung ke kantor Ombudsman masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam lima tahun terakhir, disusul pengaduan melalui telepon, surat, dan email.

    Program jemput bola juga membuka persoalan-persoalan laten di akar rumput. Misalnya di sebuah Nagari baru-baru ini. Ombudsman menemukan banyak warga belum memiliki buku nikah akibat berbagai kendala administratif.

    “Tanpa buku nikah, akses terhadap layanan kesehatan, pencatatan kelahiran, hingga bantuan sosial menjadi terhambat. Ini harus diselesaikan bersama KUA dan Kementerian Agama. Target kami Desember ini tuntas,” ucap dia.

    Pages: 1 2

  • Libatkan Lima Profesor, BPBD Sumbar Perkuat Asesmen Pascabencana

    PADANG, haisumbar.com/ — Untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran, BPBD Sumatera Barat memperkuat proses asesmen dengan melibatkan kalangan akademisi. Sebanyak lima profesor dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan dalam Tim Kajian Kebutuhan Pascabencana.

    Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan keterlibatan akademisi bertujuan menjaga objektivitas dan kualitas data.

    “Dalam tim ini ada lima profesor yang membantu kami, agar asesmen berjalan berbasis keilmuan dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya ditemui di Posko Penanganan Bencana Sumbar Selasa (16/12/2025).

    Ilham menjelaskan, pendataan kini tengah dilakukan pada lima sektor utama, yakni permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Masing-masing sektor dikerjakan sesuai kewenangan instansi terkait, dengan BPBD berperan sebagai koordinator.

    Ilham menegaskan, asesmen yang kuat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Kita tidak ingin keputusan besar diambil berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang sahih,” katanya.

    Pages: 1 2

  • Sumbar Bersiap Masuki Fase Rehab–Rekon, Validasi Data Jadi Kunci Kecepatan Pemulihan

    PADANG, haisumbar.com/ — Penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat memasuki fase krusial. Seiring bakal berakhirnya masa tanggap darurat, pemerintah daerah mulai bersiap melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun satu persoalan mendasar menjadi penentu keberhasilan pemulihan yaitu akurasi dan validasi data.

    Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengungkapkan bahwa hingga tanggal 16 Desember 2025, jumlah warga terdampak bencana masih mencapai 11.228 orang. 

    Angka ini menunjukkan bahwa dampak bencana belum sepenuhnya tertangani, meski di sejumlah wilayah kondisi mulai berangsur pulih.

    “Ini menjadi gambaran bahwa pekerjaan kita masih panjang. Karena itu, memasuki fase rehab–rekon, data harus benar-benar akurat,” ujar Ilham Wahab ditemui di Posko penanganan darurat Bencana Sumatra Barat (16/12/2025) lalu.

    Ilham Wahab yang dipercaya sebagai juru bicara BPBD Sumbar ini menjelaskan, status tanggap darurat Provinsi Sumatera Barat saat ini masih berada pada tahap kedua dan berlaku hingga 22 Desember 2025.

    Perpanjangan status tersebut dihitung sejak 9 Desember 2025, menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan lanjutan.”Status ini menjadi landasan hukum bagi kita untuk tetap bergerak cepat, terutama dalam penanganan darurat lanjutan sekaligus menyiapkan transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

    Meski masih dalam fase tanggap darurat, BPBD Sumbar telah mulai menyiapkan langkah awal rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Menurut Ilham, pendataan kerusakan, kerugian, dampak sosial, hingga gangguan akses telah dilakukan sejak awal, sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor.

    Pendataan tersebut dibagi ke dalam lima sektor utama, yakni sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lintas sektor. Untuk mempercepat dan menjaga kualitas data, BPBD Sumbar membentuk Tim Kajian Kebutuhan Pascabencana  (Jitu Pasna) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

    “Dalam tim ini, ada lima profesor yang ikut membantu kami, agar proses asesmen berjalan objektif dan berbasis keilmuan. Targetnya, data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Ilham.

    Pages: 1 2

  • Kapolri Sambangi Polsek Koto Tangah, Apresiasi Pengabdian Personel Nan Tak Surut Meski Diuji Bencana

    PADANG, haisumbar.com/ — Usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung perbaikan jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan agenda kerjanya dengan mengunjungi Markas Polsek Koto Tangah, Polresta Padang, Kamis (18/12/2025).

    Kunjungan tersebut bukan sekadar persinggahan. Di tengah suasana pascabencana yang masih menyisakan duka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyempatkan diri mengunjungi Mako Polsek Koto Tangah.

    Polsek Koto Tangah dinilai sebagai salah satu satuan kewilayahan paling progresif dan konsisten dalam mendukung program strategis pemerintah, terutama program ketahanan pangan nasional.

    Di halaman Mapolsek, Kapolri menyerahkan tali asih kepada 170 personel Polri dan ASN Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi. 

    Penyerahan bantuan itu menjadi simbol kehadiran negara bagi aparat yang tak hanya bertugas mengamankan, tetapi juga turut menjadi korban dalam situasi darurat.

    Dalam arahannya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para personel. Menurutnya, semangat pengabdian yang ditunjukkan jajaran Polsek Koto Tangah patut menjadi teladan, terutama di tengah keterbatasan akibat bencana.

    “Saya mengapresiasi kerja-kerja pengabdian yang kalian semua lakukan. Meskipun terdampak bencana, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat yang juga sedang mengalami kesulitan,” ujar Kapolri.

    Pages: 1 2

  • Pacu Pemulihan Bencana Sumbar, Presiden Prabowo & Kapolri Tinjau Perbaikan Jalur Vital Lembah Anai 

    TANAH DATAR, haisumbar.com/— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi jalan nasional yang putus total akibat bencana hidrometeorologi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (18/12/2025).

    Kehadiran Presiden di salah satu jalur vital Sumatera Barat itu menegaskan perhatian serius pemerintah pusat terhadap kerusakan infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi pergerakan orang dan distribusi logistik dari dan menuju Sumbar.

    Presiden Prabowo tampak berkeliling di area terdampak untuk melihat secara langsung kondisi badan jalan, struktur tebing yang longsor, serta titik-titik kritis lainnya yang menyebabkan akses nasional terputus. 

    Peninjauan dilakukan tanpa pernyataan resmi, namun menjadi penanda penting bahwa kondisi lapangan dipantau langsung sebagai dasar percepatan penanganan dan pemulihan akses jalan.

    Di sela peninjauan, Presiden sempat menyapa awak media yang meliput kegiatan tersebut.

    “Terima kasih semuanya ya,” ucap Presiden singkat.

    Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang mendampingi Presiden, menjelaskan bahwa terputusnya jalan nasional di kawasan Lembah Anai berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan arus logistik antarwilayah di Sumbar.

    “Sejak kejadian, kami langsung melakukan pengalihan arus lalu lintas serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Jalur Lembah Anai ini sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

    Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumbar siap memberikan dukungan penuh dalam percepatan penanganan dan perbaikan jalan, baik melalui dukungan lapangan maupun koordinasi lintas sektor. Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, berkomitmen menyukseskan seluruh proses pengerjaan di lapangan.

    Pages: 1 2

  • Presiden Prabowo dan Kapolri Bakal Singgahi Pekarangan Pangan Lestari Polsek Koto Tangah

    PADANG, haisumbar.com/— Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana ekologis di Sumatra Barat, usai mendarat dengan pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (17/12/2025) sore kemarin.

    Dalam peninjauan lokasi bencana kedua di Ranah Minang ini, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya dan disambut langsung Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah beserta unsur Forkopimda.

    Setibanya di Bandara BIM, rombongan Presiden langsung menuju Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XX Tuanku Imam Bonjol untuk melaksanakan rapat tertutup terkait langkah lanjutan penanganan bencana serta percepatan pemulihan wilayah terdampak.

    Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau sejumlah titik terdampak bencana di Sumatra Barat pada Rabu (17/12/2025).

    “Secara tentatif, Presiden akan mengunjungi setidaknya tiga lokasi terdampak bencana di Sumatra Barat,” ujar Susmelawati Rosya kepada Haluan*, Rabu (17/12) malam.

    Agenda peninjauan tersebut meliputi Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak, dilanjutkan dengan peninjauan perbaikan jalan nasional Lembah Anai, serta kunjungan ke kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.

    Menariknya, usai meninjau lokasi-lokasi terdampak bencana ekologis tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan mengunjungi Markas Polsek Koto Tangah, Polresta Padang.

    Polsek Koto Tangah menjadi salah satu polsek yang disorot karena dinilai paling progresif dan konsisten dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya program ketahanan pangan nasional.

    Di bawah kepemimpinan Kompol Afrino, Polsek Koto Tangah mengembangkan lahan pangan berkelanjutan yang dikelola langsung oleh jajaran kepolisian bersama masyarakat. 

    Program tersebut meliputi budidaya pertanian dengan sistem hidroponik, peternakan mini ayam petelur, serta budidaya perikanan air tawar seperti ikan lele, ikan baung, dan ikan nila.

    Pages: 1 2

  • Satgas Tagana UM Natsir Bukittinggi Ungkap Kisah Bayi Selamat Galodo Salareh Aia

    AGAM,haisumbar.com/- Di tengah duka mendalam akibat banjir dan galodo yang melanda Nagari Salareh Aia Timur, secercah harapan muncul dari kisah-kisah kemanusiaan yang terungkap saat Tim Satgas Tanggap Bencana Universitas Mohammad Natsir (UM Natsir) Bukittinggi turun langsung ke lapangan, Selasa (16/12).

    Dipimpin Ketua Tim Pengabdian Tanggap Bencana UMNatsir, Hengki Januardi, bersama Rektor UMNatsir Bukittinggi Afridian Wirahadi Ahmad, tim melaksanakan distribusi logistik sekaligus pendataan warga terdampak secara door to door.

    Metode ini dipilih untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan, sekaligus memperoleh data riil kondisi korban pascabencana.

    Di balik proses pendataan itu, tim menemukan kisah pilu yang mengguncang nurani. Salah satunya adalah kisah seorang bayi bernama
    Fathan yang ditemukan warga dalam kondisi selamat setelah galodo menyapu permukiman.

    Bayi itu terbaring di atas jerami, sekitar 100 meter dari titik rumah keluarganya yang telah rata dengan tanah.

    Tragisnya, hampir seluruh anggota keluarga Fathan menjadi korban. Sang ayah sempat diselamatkan warga, namun kondisinya terus menurun hingga mengembuskan napas terakhir menjelang subuh.

    Sementara ibu, kakak, nenek, dan anggota keluarga lainnya meninggal dunia saat galodo menerjang. Keselamatan Fathan menjadi simbol harapan di tengah kehancuran, sebuah pengingat akan kuasa Tuhan di balik musibah yang memilukan.

    Kisah duka lainnya datang dari seorang anak bernama Zafran, berusia empat tahun. Ia selamat bersama ayahnya, namun mengalami patah kaki dan membutuhkan penanganan medis lanjutan. Dalam peristiwa yang sama, ibu Zafran yang tengah mengandung delapan bulan serta kakaknya dinyatakan meninggal dunia.

    Ketua Tim Satgas UMNatsir Bukittinggi, Hengki Januardi, menegaskan bahwa kehadiran tim bukan semata menyalurkan bantuan logistik, tetapi juga memberikan pendampingan moral bagi warga yang tengah berjuang bangkit dari trauma.

    “Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat agar mereka tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini. Bantuan kemanusiaan harus disertai empati dan kehadiran nyata,” ujarnya.

    Rektor UMNatsir Bukittinggi, Afridian Wirahadi Ahmad, menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam respon kebencanaan. Tidak hanya dalam distribusi bantuan, tetapi juga dalam edukasi, pendataan, hingga pemulihan sosial masyarakat pascabencana.

    Apresiasi datang dari Wali Nagari Salareh Aia Timur, Ahmad Fauzi. Ia menyebut kehadiran Tim Tanggap Bencana UMNatsir sangat membantu pemerintah nagari dalam menjangkau warga terdampak secara langsung.

    “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian UMNatsir. Pendataan dan distribusi logistik secara door to door ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sedang berduka,” ungkapnya.

    Tim Satgas Tanggap Bencana UMNatsir memastikan kegiatan distribusi logistik dan pendataan masyarakat akan terus berlanjut hingga seluruh warga terdampak di Nagari Salareh Aia Timur terdata dan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi secara merata.

    Di tengah lumpur, air mata, dan puing-puing rumah, kehadiran para relawan menjadi penopang harapan bahwa kemanusiaan tetap hidup, bahkan di saat bencana merenggut segalanya.(*).