Hai Sumbar

Blog

  • Pergerakan Tanah di Gunung Omeh Kian Parah,Rumah Warga Retak, Miring Hingga Roboh

    LIMAPULUHKOTA, HAISUMBAR. COM— Ancaman bencana ekologis di Sumatera Barat kembali menampakkan wajah paling mengkhawatirkannya. Di Kecamatan Gunung Omeh, Nagari Aia Angek, Kabupaten Limapuluh Kota,bpuluhan warga terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat setelah rumah mereka retak, miring, bahkan roboh akibat pergerakan tanah yang semakin intens sejak awal Desember.

    Di nagari yang terletak pada gugusan perbukitan Bukit Barisan itu, tanah terus bergeser perlahan namun pasti. Retakan melebar di permukaan jalan, fondasi rumah amblas, dan beberapa bangunan tidak lagi layak dihuni. Warga menyebut fenomena ini bukan kejadian baru, hanya saja kini semakin parah.

    “Sudah beberapa tahun tanah di sini sering bergerak. Tapi sekarang jauh lebih cepat, retaknya tambah besar setiap hujan turun,” ujar Nisa salah seorang warga Terdampak.

    Wanita ini mengaku setiap malam tidur dengan rasa waswas di dalam tenda pengungsian. “Hujan deras bikin tanah makin turun. Kami takut, tapi mau bagaimana, belum ada tempat lain,” ucapnya.

    Fenomena pergerakan tanah yang semakin agresif ini kian dipicu oleh curah hujan ekstrem yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. 

    Sebagian Nagari Aia Angek sendiri diduga  berada pada kontur tanah rawan, termasuk jenis tanah vulkanik lapuk seperti Septisol, yang lazim ditemukan di pegunungan dengan lereng curam dan struktur tanah gembur.

    Jenis tanah tersebut mirip Litosol, Regosol, dan Grumusol yang memiliki karakter lapisan tebal namun kurang padat, mudah jenuh air, dan tidak stabil ketika diguyur hujan deras atau terguncang aktivitas tektonik kecil.

    Pages: 1 2

  • IUP Habis, Tambang Jalan Terus: KLHK Turun Tangan, DLH Sumbar Nyatakan Pelanggaran Berat

    PADANG,haisumbar.com/-  Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Sumatera Barat pasca rangkaian bencana ekologis yang melanda daerah ini.

    Tiga lokasi tambang di Kabupaten Padang Pariaman kini resmi masuk dalam daftar operasi bermasalah dan telah dipasangi plang pengawasan oleh KLHK.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuadi mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kegiatan penambangan tras oleh PT Fathul Jaya Pratama

     Menurutnya, perusahaan tersebut diduga kuat melanggar sejumlah ketentuan lingkungan.

    “Awalnya kegiatan mereka tidak aktif. Namun pada Juni 2025, operasional kembali berjalan padahal IUP-nya sudah berakhir sejak 2023. Lebih dari itu, mereka tidak memiliki dokumen lingkungan tidak menjalankan pengelolaan lingkungan dan tidak melakukan kewajiban pascatambang,” ujar Tasliatul Fuadi kepada haisumbar.com/  Jumat (12/12/2025).

    Fuadi mengatakan pelanggaran tersebut masuk kategori berat dan menjadi salah satu indikasi lemahnya kepatuhan terhadap aturan pengelolaan lingkungan, terlebih perusahaan beroperasi di kawasan yang rawan terhadap gangguan fungsi tata air.

    Selain PT Fathul Jaya Pratama, dua perusahaan lain turut dipasangi plang pengawasan KLHK diantaranya adalah

    CV Bumi Perdana/Siska Fitria yang beroperasi di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman.

    Kemudian CV Sayang Ibu Sejati di lokasi yang sama, Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian.

    Ketiganya dinilai berpotensi memberikan tekanan besar terhadap kawasan hulu dan aliran sungai yang kini menjadi fokus pemulihan ekologis pasca galodo besar di Sumbar.

    Tasliatul Fuadi menjelaskan, pemasangan plang pengawasan merupakan langkah awal sebelum penegakan hukum lanjutan dilakukan. KLHK saat ini tengah mengumpulkan bukti lapangan dan dokumen perizinan untuk menentukan tindakan administratif maupun sanksi lainnya.

    “Kami bersama KLHK sedang melakukan verifikasi menyeluruh. Jika ditemukan unsur pelanggaran lebih dalam, proses hukum akan berjalan.  Prinsipnya, tidak boleh ada aktivitas tambang yang mengorbankan keselamatan warga dan fungsi kawasan lindung,” ujarnya.

    Pages: 1 2

  • Menteri LH Soroti Kerusakan Bukit Barisan dari Udara, Desak Langkah Strategis Pemulihan Ekologis Sumbar

    PADANG,haisumbar.com/— Gelombang bencana ekologis yang melanda Sumatera Barat dalam dua pekan terakhir akhirnya mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif melakukan peninjauan langsung ke provinsi ini, Kamis (11/12/2025).

    Tidak sekadar rapat dan menerima laporan, Menteri Hanif memilih terbang menggunakan helikopter bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Tasliatul Fuadi untuk melihat dengan mata kepala sendiri jejak alih fungsi lahan, perambahan, dan ilegal logging di gugusan Pegunungan Bukit Barisan yang kini dituding menjadi pemicu utama galodo dan rentetan longsor besar.

    Dari udara, jelas terlihat sejumlah titik kerusakan yang mengiris tubuh hutan. Alur sungai yang tertutup material kayu, lereng terkelupas, hingga bukaan lahan di kawasan lindung menjadi temuan awal yang membuat Menteri Hanif meminta pemerintah daerah dan aparat hukum bertindak lebih konkret.

    “Kita tidak bisa lagi bersikap reaktif. Bencana ini memberi peringatan keras bahwa tata kelola lingkungan kita bermasalah. Pemulihan harus dilakukan secara strategis dan terukur,” tegas Menteri Hanif saat mendarat untuk berdialog bersama jajaran Pemprov Sumbar.

    Ia menekankan bahwa pemerintah pusat akan mengawal ketat proses pemulihan ekologis, mulai dari audit menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan dan perkebunan di daerah rawan, penertiban izin yang bermasalah, hingga penegakan hukum kepada pelaku pembalakan yang selama ini luput dari jerat aturan.

    Pages: 1 2

  • Warga Sumbar Gugat Negara atas Kelalaian Bencana Ekologis: YLBHI–LBH Padang Tegaskan Ada Indikasi Pembiaran Tersistematis

    PADANG, HAISUMBAR — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional di Sumatra Barat tahun ini diwarnai langkah hukum yang tidak biasa. Warga dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Solok resmi mengajukan notifikasi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/CLS) kepada pemerintah pusat dan daerah.

     Gugatan itu menuding negara telah melakukan kelalaian struktural dalam mencegah, menangani, dan memulihkan dampak bencana ekologis yang melanda sejak akhir November 2025.

    Notifikasi CLS tersebut dikirimkan kepada Presiden, sejumlah menteri, Kepala BNPB, Kapolri, Kapolda Sumbar, Gubernur Sumbar, serta kepala daerah. YLBHI–LBH Padang yang memfasilitasi advokasi menyebut langkah ini diambil setelah seruan publik selama sepuluh hari agar pemerintah menetapkan status bencana nasional tidak mendapat respons berarti. 

    “Seruan itu tidak pernah berujung pada tindakan konkret,” ujar Perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis, Adrizal, saat konferensi pers, Rabu (10/12/2025) kemarin.

    Menurutnya, sikap diam pemerintah menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak hidup warganya. Padahal skala kerusakan yang tercatat jauh dari kategori bencana kecil.

    Data BNPB per 10 Desember 2025 menunjukkan 238 orang meninggal, 93 hilang, 113 luka-luka, lebih dari 8.300 rumah rusak, ratusan fasilitas umum dan pendidikan terdampak, hingga 64 jembatan ambruk. 

    “Angka-angka ini seharusnya cukup untuk menunjukkan betapa besarnya bencana yang sedang dihadapi Sumbar. Tetapi negara tetap tidak bergerak,” kata Adrizal.

    Ia menegaskan bahwa bencana ekologis kali ini tidak dapat direduksi sebagai fenomena alam yang dipicu hujan ekstrem. Menurutnya, Ini bukan bencana tahunan. Ini bencana yang direncanakan oleh pembiaran bertahun-tahun.

    Ia menjelaskan, pembiaran itu mencakup praktik illegal logging, llegal mining, salah urus izin, serta kerusakan parah pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

    Tudingan itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan pemetaan GIS LBH Padang, titik-titik bencana banyak berada di kawasan yang telah dialihfungsikan, wilayah rawan yang justru diberikan izin, serta area DAS yang digunakan sebagai permukiman dan lokasi industri.

    Temuan tersebut sejalan dengan data Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang mencatat deforestasi lebih dari 28.000 hektare sepanjang 2025  serta kehilangan tutupan hutan mencapai 48.174 hektare dalam periode 2020–2024.

    “Setiap tahun data deforestasi diumumkan, tetapi tidak ada perubahan kebijakan. Tidak ada penindakan. Ini pembiaran yang sistematis,” ungkap Adrizal.

    Pages: 1 2

  • “Lauik Indak Manyimpan Rahasio” Ketika Gelondongan Kayu Mengubur Harapan Nelayan Muaro Gantiang

    PADANG,haisumbar.com/- Ombak pagi di pantai Muaro Gantiang biasanya membawa cerita baik, perahu-perahu yang kembali dengan ikan segar, tawa anak-anak nelayan yang menunggu ayah mereka pulang, dan aroma asin laut yang menyejukkan. Namun sudah lebih dari dua pekan terakhir, seluruh ritme hidup di kampung nelayan itu terhenti.

    Pantai dan lautan yang dulu menjadi nafas hidup ratusan keluarga kini berubah rupa, dipenuhi gelondongan kayu berbagai ukuran, dari pangkal yang sekeras batu hingga serpihan-serpihan batang yang tak lagi dikenali bentuknya.

    Kayu-kayu itu berserakan sejauh mata memandang. Mulai dari pantai Patenggangan, Parupuk Tabiang hingga ke sejumlah pulau-pulau kecil di Kecamatan Koto Tangah. Tumpukan gelondongan kayu itu tampak membentuk garis luka memanjang nan menyisakan tanya dan kemarahan.

    Bahkan menurut Nelayan Muaro Gantiang, beberapa bibir pantai pulau kecil di pesisir laut Kota Padang seperti Pulau Sao, Piai, Pandan, Sibonta, Toran kini juga telah dipenuhi gelondongan kayu tak bertuan saksi keserakahan manusia yang saban hari menebas hutan.

    “Gelondongan kayu di Pantai begitu banyak. Kadang kami tidak bisa merapat kembali ke daratan. Terpaksa tidur di pulau-pulau kecil. Gimana lagi, kalau tidak ke laut tidak ada rezeki,” kata Andi (50), nelayan Muaro Gantiang yang kini hanya bisa duduk menatap laut dari tepi perahunya yang tak bergerak.

    Menurut Andi, kondisi hari ini adalah bukti nyata bahwa alam telah murka. Luasnya lautan tidak menyimpan dusta. Praktek ilegal yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dan di diamkan aparat penegak hukum dan pemerintah, kini terpampang nyata. Begitu terang benderang.

    “Lauik indak manyimpan rahasio. Apa yang terjadi di hulu, kini jatuh ka kami di hilia,” tambah Andi (50), nelayan Muaro Gantiang yang kini hanya bisa duduk menatap laut dari tepi perahunya yang tak bergerak.

    Ketika Banjir Bandang Membawa Bukti Kejahatan di Hulu

    Bencana banjir bandang dan galodo akhir November lalu memang menghantam Sumatra Barat secara luas dan menelan ratusan korban jiwa dan meninggalkan puluhan orang masih hilang di berbagai daerah.

    Namun di Padang, bencana itu memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal, gelondongan kayu yang memenuhi pantai bukan sekadar “dampak cuaca ekstrem”.

    Kayu-kayu itu rapi terpotong, sebagian bahkan memiliki tanda cat pilox, ciri yang jamak ditemukan pada hasil tebangan ilegal.

    “Kayu-kayu ko indak mungkin hanyuik sendiri dari ladang warga. Ini tebangan besar, dari hulu Lubuk Minturun itu. Dari sana arus galodo maambiak, lalu mambuang ka laut,” kata Beni (45) sambil menunjuk bekas potongan chainsaw pada salah satu gelondongan besar.

    Pages: 1 2

  • BMKG Peringatkan Potensi Hujan Sangat Lebat 11–13 Desember, Ancaman Bencana  Hidrometeorologis Sumbar Belum Berakhir.

    PADANG, HAISUMBAR — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan serius bagi masyarakat Sumatra Barat. Dinamika atmosfer yang menguat dalam beberapa hari terakhir diprediksi bakal memicu peningkatan curah hujan secara signifikan pada 11 hingga 13 Desember 2025.

    Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan mengungkapkan bahwa analisis atmosfer per 10 Desember menunjukkan adanya Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di Samudra Hindia, tepatnya di barat daya Sumbar.

    Keberadaan bibit siklon ini menimbulkan area konvergensi atau pertemuan massa udara yang menjadi pemicu terbentuknya awan-awan hujan dengan intensitas tinggi.

    “Bibit siklon tersebut menyebabkan terjadinya konvergensi, sehingga pembentukan awan hujan di wilayah Sumbar meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12).

    Selain itu, BMKG mencatat anomali suhu muka laut di perairan barat Sumatra Barat berada pada nilai positif. Kondisi ini menandakan suplai uap air yang lebih tinggi dari biasanya, terutama di wilayah pesisir.

    “Positifnya anomali suhu muka laut menunjukkan tingginya suplai uap air dan kelembapan relatif, sehingga mendukung pertumbuhan awan-awan hujan,” tambah Desindra.

    BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Adapun hujan intensitas sedang hingga lebat,  diprediksi masih akan melanda wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya.

    Dengan intensitas yang diperkirakan meningkat, wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi terdampak banjir, banjir bandang, hingga longsor* bergantung pada tingkat kerawanan geologis masing-masing daerah.

    Melihat tingginya risiko bencana hidrometeorologi, BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan longsor, bantaran sungai, atau kawasan berpotensi banjir bandang.

    Masyarakat juga diminta untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui InfoBMKG, situs resmi bmkg.go.id, serta kanal resmi media sosial @bmkgminangkabau, dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana,” tutup Desindra. (*).

  • Kecepatan Pemulihan Sumatra Pasca Bencana  Terancam, Cerrint Irraloza Tasya Minta Pemangkasan TKD Dibatalkan 

    JAKARTA,HALUAN — Anggota Komite IV DPD RI asal Sumatra Barat, Cerint Irraloza Tasya, meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak parah bencana hidrometeorologis.

    Permintaan itu disampaikannya dalam forum sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (10/12/2025). 

    Menurut Cerint, pemangkasan TKD yang diberlakukan pemerintah pusat, pasti akan berdampak terhadap kecepatan pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat .

    Ia menegaskan bahwa pemulihan daerah terdampak bencana tidak hanya bergantung pada bantuan pusat. Ada banyak titik kerusakan yang membutuhkan intervensi cepat dan tidak semuanya dapat ditangani melalui skema anggaran pemerintah pusat.

    “Saya dari perwakilan tiga provinsi dan anggota Komite IV DPD RI bermohon dan meminta evaluasi ulang kepada pemerintah terkait pemotongan TKD ke daerah, terutama tiga provinsi ini,” ujar Cerint saat menyampaikan pandangannya.

    Ia menjelaskan, daerah terdampak kini sedang didorong untuk bergerak mandiri menangani dampak bencana. Namun, tanpa ruang fiskal yang memadai, kemampuan daerah untuk mengeksekusi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi sangat terbatas.

    “Dengan adanya bencana ini, daerah diminta untuk mandiri dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai titik kerusakan, terutama yang membutuhkan penanganan segera. Tetapi tidak semua titik perbaikan dicover oleh pemerintah pusat. Banyak kebutuhan lain yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri,” ucap Cerint.

    Menurutnya, pemerintah pusat memang telah menjalankan sebagian upaya pemulihan, terutama pada infrastruktur vital dan objek strategis nasional.

    Namun di lapangan, terdapat banyak kerusakan sekunder seperti jalan lingkungan, jembatan kecil antar desa, talud pengaman, fasilitas pendidikan, dan sarana publik lokal yang menjadi tanggung jawab daerah.

    Kondisi fiskal yang terpangkas, menurut Cerint pasti membuat daerah kesulitan melakukan refocusing maupun penyiapan belanja tak terduga untuk mempercepat upaya pemulihan. Padahal, kebutuhan pemulihan pascabencana mencakup banyak aspek yang tidak bisa menunggu lama.

    “Kami sangat bermohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemotongan TKD kepada daerah kami, terutama tiga provinsi ini, Daerah perlu ruang fiskal yang cukup agar bisa bergerak dengan cepat dan mandiri dalam memulihkan kondisi masyarakat,” lanjutnya.

    Cerint berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dan evaluasi atas kebijakan tersebut, terutama dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan di tiga provinsi yang mengalami kerusakan luas.

    Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional harus memberi ruang adaptif bagi wilayah yang menghadapi kejadian luar biasa.

    Dengan adanya peninjauan ulang pemangkasan TKD, Cerint meyakini pemerintah daerah terdampak bencana dapat memperkuat kapasitas fiskal mereka, sehingga proses recovery dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. 

    Senator wanita asal Sumatra Barat ini juga mengingatkan bahwa percepatan pemulihan pascabencana hanya bisa dicapai bila daerah didukung secara memadai, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi pembiayaan. (*).

  • Pasca Bencana, Kodam XX/TIB Bangun Empat Jembatan Bailey di Titik Kritis Sumbar

    PADANG, haisumbar.com/-  Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) bergerak cepat membangun empat jembatan Bailey di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat Rabu (10/12/2025).

    Upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses vital yang terputus akibat banjir bandang dan galodo, yang sebelumnya membuat distribusi bantuan tersendat dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

    Langkah percepatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Preside Republik Indonesia kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  yang ditunjuk sebagai Dansatgas Pembangunan Jembatan Bailey. 

    Kodam XX/TIB kemudian mengerahkan personel terbaiknya untuk memperbaiki empat jalur penghubung utama yang rusak.

    Saat ini, proses pembangunan menunjukkan perkembangan yang signifikan di dua titik. Di Jembatan Bawah Kubang, Kabupaten Solok, yang menghubungkan Nagari Salayo dan Nagari Koto Hilalang, pengerjaan jembatan sepanjang 21 meter telah mencapai 58 persen. Jembatan ini merupakan akses penting antarwilayah yang terdampak cukup parah.

    Kemajuan serupa juga terlihat pada pembangunan Jembatan Sikabau di Kabupaten Pasaman Barat. Jembatan sepanjang 18 meter yang menjadi penghubung Kecamatan Sikabau dengan Ranah Koto Tinggi tersebut kini sudah mencapai progres 63 persen dan menjadi salah satu yang paling cepat dikerjakan karena mendesaknya kebutuhan akses transportasi warga.

    Di sisi lain, pembangunan Jembatan Supayang yang membentang sepanjang 39 meter dan menghubungkan Nagari Paninggahan dengan wilayah Kabupaten Solok baru mencapai 25 persen.

     Sementara Jembatan Padang Mantuang yang menghubungkan Nagari Kuranji Hulu/Luhuang dengan jaringan jalan Padang Pariaman masih berada pada progres awal, yakni lima persen dari total panjang 36 meter.

    Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., menegaskan bahwa pengerjaan seluruh jembatan dilakukan secara terukur dan dipercepat sesuai arahan Presiden melalui Kasad sebagai Dansatgas. 

    Ia menyatakan bahwa keberadaan jembatan Bailey tersebut sangat krusial karena menjadi akses utama warga yang hingga kini masih terdampak pemutusan jalur.

    “Sebagai pelaksana di lapangan, kami menjalankan instruksi Presiden melalui Kasad sebagai Dansatgas. Empat jembatan ini sangat krusial karena merupakan akses utama masyarakat. Kami terus bekerja maksimal agar dapat segera difungsikan kembali,” tegas Pangdam.

    Dengan progres yang terus berjalan, pembangunan empat jembatan Bailey ini diharapkan dapat segera memulihkan kembali konektivitas di wilayah terdampak serta mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat.

    Kodam XX/TIB menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. (*).

  • Wacana Koalisi Permanen Golkar. Sinyal Politik ke Parpol Lain agar Bersiap Nyalakan “Lampu Sen” Jelang 2029.

    JAKARTA,HAISUMBAR— Gagasan koalisi permanen yang dilontarkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia saat perayaan HUT ke-61 partai berlambang beringin, langsung memicu reaksi cepat dari PDIP dan PKS. 

    Respons dua partai itu, menurut pengamat politik Arifki Chaniago, memperlihatkan bahwa ide tersebut bukan sekadar jargon seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka tangkap sebagai langkah serius.

    “PDIP masih berada di wilayah abu-abu. Tidak menjadi bagian kabinet, tetapi tetap memberikan dukungan dari luar. Sementara PKS pernah berada satu gerbong dengan Prabowo, sebelum hubungan melemah ketika mereka mendukung Anies pada Pilpres 2024. Sekali dapat peluang mengusulkan satu menteri profesional saja, itu sudah keuntungan besar bagi PKS,” ujar Arifki Rabu (10/12/2025).

    Menurut Arifki,  sentilan Bahlil terhadap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal komentar “taubat nasuha” terkait banjir di Sumatraadalah isyarat bahwa arus bawah koalisi pendukung pemerintah tak sedang tenang-tenangnya

    Sebagai mantan Cawapres Anies, ujar Arifki, ruang komunikasi politik Cak Imin masih sangat menguntungkan secara elektoral. “Ia bisa menyentuh ceruk oposisi tanpa kehilangan pijakan di publik yang kritis.” tambahnya.

    Menurut Arifki, bila wacana koalisi permanen benar-benar dipacu, partai-partai akan mulai menyalakan lampu sen politiknya menentukan apakah akan menepi, menyusul, atau justru mengambil jalur lain.

    “Selama ini partai yang mestinya menjadi oposisi pun relatif nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak,” jelasnya.

     “Keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan sangat ditentukan oleh tawaran posisi dan kalkulasi jangka panjang masing-masing partai.” tambahnya.

    Pages: 1 2

  • Pemprov Sumbar Buka Keran BTT Rp4,4 Miliar Bagi 13 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Ekologis

    PADANG, haisumbar.com/ — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengalokasikan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tahap pertama senilai Rp4,4 miliar untuk percepatan penanganan bencana di 13 kabupaten dan kota.

    Bantuan ini dialirkan setelah 13 daerah menetapkan status tanggap darurat pascabencana galodo, banjir bandang, dan longsor yang melanda Sumbar dalam beberapa pekan terakhir.

    Kepala BPKAD Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan mengatakan bahwa proses pencairan sudah mulai berjalan sejak 5 Desember 2025. Namun hingga kini masih terdapat sejumlah daerah yang belum menerima sepenuhnya karena terkendala masalah teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kendala itu membuat dokumen pencairan beberapa pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diproses.

    “Prosesnya sudah kami mulai sejak tanggal 5 Desember. Namun memang belum semuanya bisa cair karena ada gangguan pada SIPD. Begitu persoalan teknis itu selesai, dana langsung kami transfer ke pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Rosail kepada Haluan Senin (8/12/2025).

    Total dana Rp4,4 miliar tersebut dibagi dengan besaran yang berbeda untuk setiap daerah. Kabupaten Agam menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp750 juta, disusul Kota Padang dan Kabupaten Solok yang masing-masing memperoleh Rp600 juta.

    Pages: 1 2