haisumbar.com/- Jaringan Anti Tambang (JATAM) Nasional merilis rangkaian peta analisis yang membongkar akar sebenarnya dari banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada Kamis (4/12/2025).
Hasil kajian JATAM, sungguh menohok daripada sekedar cuaca ekstrim imbas aktivitas siklon tropis Senyar atau nama badai lainnya. JATAM menyebut bencana banjir bandang dahsyat itu sebagai bencana ekologis yang lahir dari tata ruang yang kacau, wilayah hulu yang dijarah, dan konsesi-konsesi raksasa yang menekan ruang hidup rakyat kecil di kaki Bukit Barisan.
“Curah hujan hanya pemantik. Sumber masalahnya ada pada kebijakan yang meletakkan industri ekstraktif tepat di jantung daerah aliran sungai,” bunyi kesimpulan JATAM.
Aceh: Hulu yang Bolong, Hilir Menanggung Banjir
Dalam peta JATAM, zona banjir terparah di Aceh misalnya. Wilayah itu berimpit nyaris sempurna dengan sabuk izin minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare, disusul deretan konsesi HPH, HTI, hingga kebun sawit yang merayap hingga kaki-kaki pegunungan.
Wilayah yang seharusnya menjadi spons air, menyerap, menahan, dan menyalurkan air secara perlahan malah disobek menjadi mosaik tambang dan perkebunan.
Akibatnya, alih-alih meresap, air justru mengalir ganas ke hilir dan menghantam kabupaten-kabupaten yang kini masuk daftar zona banjir terbesar.
“Ketika hulu habis, banjir hanyalah konsekuensi,” tulis JATAM.
Sumatera Barat: “Energi Bersih, Logika Usang
Pola kehancuran serupa muncul di Sumatera Barat, hanya saja tampil dengan wajah lebih modern dan bunyi lebih keren, transisi energi.
JATAM menyoroti keberadaan WKP panas bumi Gunung Talang–Bukit Kili, WKP Liki Pinangawan Muaralaboh, rangkaian PLTA dan PLTU, serta puluhan izin minerba yang tersebar di sepanjang punggungan barat Bukit Barisan yang seharusnya menjadi dapur air Sumbar.
Di bawah kaki konsesi panas bumi, tambang, dan infrastruktur energi raksasa itu, tujuh kabupaten/kota yang paling parah diterjang banjir tersusun rapi di peta: Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Solok, Kabupaten Solok, hingga Pesisir Selatan.
“Transisi energi di Sumbar berjalan dengan logika lama: menebangi, menggali, lalu meninggalkan masyarakat hilir menghadapi banjir dan longsor,” tegas JATAM.
Sumatera Utara: Hulu Disekap Industri, Hilir Tenggelam
Di Sumatera Utara situasinya tak berbeda. Hulu sungai-sungai besar dikepung operasi industri berlapis-lapis: konsesi HTI PT Toba Pulp Lestari yang menguasai ratusan ribu hektare, tambang emas PT Agincourt Resources, WKP panas bumi Gunung Sibual-buali, PLTA Batang Toru, hingga jajaran izin minerba lain.
Bentang alam yang sama ini adalah sumber banjir terparah di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga.
Hulunya dikeruk, dipasangi bendungan, dikeringkan untuk kayu, dan digali emas. Hilirnya menerima banjir, kerentanan, dan kehilangan. Keuntungannya mengalir ke pusat kekuasaan dan korporasi yang tinggal jauh dari lokasi bencana.
JATAM: “Ini Bencana Politik Tata Ruang, Bukan Sekadar Cuaca”
Unggahan JATAM itu menegaskan satu pesan, banjir besar di Aceh, Sumbar, dan Sumut bukanlah takdir alam, melainkan produk politik tata ruang yang menyerahkan hulu DAS kepada tambang, HTI, sawit, dan proyek energi.
Situasi ini diperparah oleh lemetaan rawan bencana yang diabaikan, izin yang terus dibuka di kawasan lindung dan hulu DAS, pembabatan Bukit Barisan, Terancamnya TNKS dan Batang Toru serta narasi “adaptasi bencana” yang kini nyatanya hanya dipakai untuk menormalisasi kerusakan.
“Selama negara terus mengizinkan pembukaan lahan secara masif di wilayah DAS, wacana adaptasi hanyalah kedok untuk menutupi bencana yang diciptakan sendiri,” tulis JATAM.