Ia juga menyinggung laporan terkait kewajiban perusahaan membuka blokade jalan yang sempat dipasang di di Desa Sipahoras buntut konflik agraria beberapa waktu lalu
“Tanggal 3 Oktober teman-teman Komisi XIII sudah buat kesepakatan bahwa Bapak harus membuka ampang-ampang di Sipahoras. Tapi itu tidak Bapak lakukan. Masyarakat datang lagi ke sini,” cecarnya.
Salah satu bagian paling emosional muncul ketika Maifirion menyinggung gesekan TPL dengan kelompok masyarakat gerejawi.
“Kita sedih, Pak, kalau masyarakat kemudian mendemo Ephorus HKBP. Pak Silalahi agamanya apa? HKBP? Saya juga HKBP. Apa Bapak tidak sedih melihat warga gereja mendemo pemimpinnya?,” tanya politisi kelahiran Pulang Kijang, Reteh, Indragiri Hilir, Riau ini.
Dalam penutupnya, Maifirion menekankan bahwa transparansi publik kini membuat masyarakat dapat menunjukkan fakta lapangan tanpa menunggu media mainstream.
“Berhenti Bapak bilang tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu masyarakat. Faktanya di lapangan semua itu terjadi. Hari ini orang tidak bisa bohong. Orang bisa memberitakan dirinya sendiri,” pungkasnya tajam.
Suara Maifirion menjadi salah satu aspirasi paling komprehensif yang mewakili masyarakat adat di wilayah Danau Toba selama ini. Pasca Bencana ekologis yang menerjang Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, pemerintah telah menghentikan sementara operasional PT TPL. (*).
