Rp2,6 T Dicabut Saat Sumbar Berduka, Gubernur Mahyeldi Surati Presiden Minta Pemotongan Anggaran Dibatalkan
Untuk jangka panjang, Pemprov menargetkan rehabilitasi total infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta rekonstruksi kawasan terdampak. Namun Mahyeldi mengakui hal itu mustahil berjalan tanpa dukungan fiskal besar dari Pemerintah Pusat.
“Tentu pemulihan ini memerlukan anggaran yang sangat besar. Tanpa dukungan pusat, akan sangat berat,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian/lembaga, BUMN, komunitas perantau, organisasi sosial, hingga provinsi lain yang sejak hari pertama telah mengirim bantuan. Menurutnya, kunjungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ke Sumbar beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami beban Sumbar.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pemotongan TKD Sumbar mencapai Rp2.628.893.437.000. Angka ini mencakup 19 kabupaten/kota plus Pemprov Sumatera Barat.
Rinciannya, Pemerintah Provinsi Sumbar: dipotong Rp533,69 miliar, Kota Padang: dipotong terbesar, Rp371,91 miliar dan daerah lain tersebar antara ratusan miliar rupiah. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif dengan kebutuhan pemulihan pascabencana yang sangat mendesak.
Mahyeldi berharap Presiden dan Menteri Keuangan mempertimbangkan ulang rencana itu demi mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
“Sumbar sedang berjuang bangkit. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kunci,” pungkasnya. (*).
