Menurut warga, sosialisasi hanya menyampaikan “manfaat proyek” tanpa membahas dampak kerusakan lahan, kontaminasi air, potensi kebocoran gas, hingga risiko sosial-ekologis yang selama ini menjadi momok proyek geothermal di berbagai daerah.
Warga Batu Bajanjang mengaku sudah turun langsung mengunjungi tiga lokasi PLTP lain. Yaitu Geothermal Muara Labuh (Solok Selatan), Mataloko (NTT), dan Sorik Marapi (Sumut). Hasilnya, mereka justru melihat lebih banyak persoalan daripada kesejahteraan.
“Warga di sana tidak lebih sejahtera dari kami. Ada yang kena dampak gas, ada yang kehilangan lahan, ada yang tidak dapat apa-apa. Jalan saja rusak. Kalau geothermal itu menyejahterakan, mestinya mereka hidup lebih baik,” ucapnya.
Ia menegaskan, selama ini warga Salingka Gunung Talang telah hidup makmur dari bertani. Sampai kapan pun, mereka tidak akan menukar ruang hidup dengan proyek yang tidak meyakinkan.
Penolakan geothermal di Gunung Talang bukan isu baru. Sejak 2017, masyarakat Salingka Gunung Talang sudah turun ke jalan, menggelar aksi, hingga menyurati pemerintah pusat. Pada 2020, PT Hitay Daya Energi menghentikan aktivitas setelah gelombang penolakan tak kunjung reda.
Kini, di 2025, perusahaan kembali masuk mencoba melakukan sosialisasi. Langkah itu bagai memancing kembali ketegangan yang belum sepenuhnya sembuh usai sejumlah warga dan aktivis penolak Geothermal ditangkap aparat kepolisian beberapa waktu lalu.
“Kami sudah berjuang sejak 2017. Banyak peristiwa lama yang tidak ingin kami ulang. Tapi sekarang perusahaan datang lagi. Kami tetap menolak,” ujar Jasmanto, petani Batu Bajanjang.
Ia menegaskan bahwa penolakan ini bukan sikap anti pembangunan, tetapi sikap mempertahankan hak hidup.
“Kalau pembangunan itu mengancam air, lahan, dan masa depan anak cucu, itu bukan pembangunan. Itu bahaya.” (*).
