PADANG,HALUAN- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan angka 3,36 persen pada 2025 memang masih berada pada zona positif.
Namun bagi Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Prof Dr Elfindri MA, capaian tersebut justru menandai peringatan serius. Menurutnya, pertumbuhan itu tergolong rendah, baik secara nasional maupun dibandingkan provinsi lain di Sumatra.
Dalam analisis mendalamnya, Prof Elfindri menyebut perlambatan ini bukan hanya soal angka ekonomi semata, tetapi cerminan dari akar masalah yang jauh lebih kompleks.
Mulai dari mandeknya proyek infrastruktur, melemahnya daya saing industri, minimnya investasi pada sektor strategis, hingga meluasnya aktivitas ekonomi tak tercatat (unofficial economy) yang menggerus produktivitas masyarakat.
Menurut Prof Elfindri, tanda-tanda pelemahan ekonomi Sumbar terlihat jelas dari terhentinya sejumlah proyek strategis yang selama ini menjadi penopang daya beli dan pembukaan lapangan kerja.
“Pengurangan anggaran rutin dari pusat terasa betul pada kuartal ketiga. Proyek-proyek fisik yang tahun sebelumnya cukup menopang aktivitas masyarakat, kini terhenti,” ujarnya.
Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang baru tuntas sebagian, rehabilitasi Jalan Batang Anai yang sudah selesai, serta proyek jalan trans kabupaten Solok–Pesisir Selatan yang kini tak lagi terlihat aktivitas lanjutan, menjadi indikator bahwa mesin fiskal daerah melemah.
Tak hanya itu, dunia usaha lokal juga menunjukkan gejala penurunan. Prof Elfindri menyoroti kinerja industri strategis seperti PT Semen Padang yang menurutnya “semakin memble” karena kalah bersaing dan minim inovasi turunan.
“Pabrik semen cetakan yang seharusnya menjadi turunan industri induk tak pernah muncul. Yang muncul justru gagasan menjadikan Semen Padang sebagai heritage. Saku bolong, tapi yang dijahit justru pisak celana,” sindirnya tajam.
Prof Elfindri juga mencatat fenomena ekonomi tak tercatat yang semakin besar di Sumbar seperti peredaran emas ilegal, judi online, narkoba, serta tingginya konsumsi rokok. Semua ini menggerus sumber daya masyarakat yang semestinya dapat menjadi modal produktif.
“Potensi dana masyarakat menguap ke aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Ini kontraksi yang tidak tertangkap oleh data BPS, tetapi dampaknya sangat nyata,” ujarnya.
Sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung PDRB Sumbar dengan kontribusi 21 persen pun dinilai stagnan. Padahal ada peluang besar di komoditas kopi, kelapa, hingga kelapa sawit.
“Tawaran Menteri Pertanian untuk membuka 20.000 hektare kebun kopi dan peremajaan kelapa tidak bisa ditangkap daerah. Semua seperti hilang akal,” kata Prof Elfindri.