Tidak berhenti pada perjuangan legislasi, Willy mengaku menjalankan upaya politik di luar parlemen. Ia aktif mendatangi para bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD di berbagai daerah untuk mendorong pembentukan Komite Buku Daerah , sebuah formula baru yang menurutnya bisa menjadi penopang ekosistem perbukuan dari level paling bawah.
“Saya tidak hanya berjuang melalui undang-undang. Itu hak inisiatif pribadi saya. Tapi saya juga jalan dengan para bupati, wali kota dan ketua DPRD. Saya minta mereka buat komite buku daerah. Ini adalah political exercise,” ujarnya.
Gagasan Willy ini dinilai banyak pihak sebagai terobosan penting di tengah merosotnya minat baca dan lemahnya industri buku nasional. Dengan keterlibatan daerah, ekosistem perbukuan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pusat.
Sejumlah pengamat literasi melihat inisiatif ini sebagai momentum penting yang perlu dikawal publik. Jika revisi UU dan komite-komite buku daerah benar-benar berjalan, Indonesia berpeluang membangun ulang dunia literasi yang selama ini terpinggirkan.
Willy menegaskan perjuangannya bukan sekadar agenda politik, melainkan upaya menyelamatkan masa depan generasi pembaca dan penulis Indonesia.
“Buku adalah napas peradaban . Kegundahan pelaku perbukuan harus dijawab dengan kebijakan, bukan sekedar wacana. Negara tak boleh membiarkan dunia buku kita suram,” tutupnya. (*)