Menurut aktivis anti korupsi Mentawai itu, ada beberapa poin dan fakta-fakta penting yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk mengibarkan panji anti korupsi di Bumi Sikirei pada kasus ini.
Yaitu bobot progres tak selaras dengan waktu berjalan, minim aktivitas pekerja pada jam kerja dan papan informasi progres fisik proyek tidak ditemukan.
Delau meminta PPK dan Dinas Pendidikan Mentawai segera melakukan evaluasi sebelum keterlambatan semakin melebar.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Mentawai maupun PPK proyek belum memberikan penjelasan, meski telah dihubungi melalui SMS dan WhatsApp. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi jika pihak terkait bersedia memberikan tanggapan resmi.
Delau menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti temuan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau memang terjadi keterlambatan tanpa alasan sah, sanksi denda harus diterapkan. Jika ada pembiaran, kami siap membawa temuan ini ke jalur resmi,” tutupnya. (*).
