Industri Sawit Hancurkan Sumbar, Mahyeldi Malah Pose Senyum Terima Bantuan Wilmar, WALHI Murka
PADANG, haisumbar.com/ — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat kembali mengeluarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Sumbar setelah rangkaian seremonial penerimaan bantuan dari sejumlah korporasi besar baik sawit maupun tambang dipublikasikan secara masif di kanal resmi Humas Pemprov.
WALHI menilai praktik tersebut sebagai bentuk normalisasi hubungan pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang punya rekam jejak kerusakan lingkungan di Indonesia.
Kali ini, sorotan utama WALHI tertuju pada penerimaan bantuan enam ton beras dan minyak goreng dari Grup Wilmar, serta bantuan dari tiga perusahaan tambang raksasa Indonesia — Indobara, Berau Coal, dan Adaro — yang bahkan disalurkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Menurut WALHI, pola ini menunjukkan relasi pemerintah dan korporasi yang keliru: entitas yang diduga atau tercatat terlibat dalam kerusakan ekologis justru tampil sebagai pihak yang “membantu” saat bencana ekologis terjadi.
“Ini bukan sekadar bantuan. Ini cara lama membersihkan citra dengan CSR. Pemerintah jangan terjebak pada simbol. Tugas negara adalah menagih pertanggungjawaban, bukan memutihkan dosa ekologis korporasi,” tegas Tommy Adam Divisi Penguatan Kelembagaan & Hukum Lingkungan WALHI Sumbar, Minggu (7/12).
WALHI menegaskan bahwa Grup Wilmar adalah salah satu aktor sentral dalam hilangnya hutan Sumbar sejak awal ekspansi sawit 1990-an.
Melalui PT Agra Masang Perkasa (AMP), perusahaan ini mengonversi sekitar 12.809 hektare hutan, dan pada 2025 sebagian arealnya sekitar 1.600 hektare disita negara karena berada di kawasan hutan yang digunakan secara melawan hukum.
“Wilmar meraup keuntungan global miliaran dolar. Tapi kontribusi mereka terhadap krisis ekologis Sumbar nyata. Enam ton bantuan tidak akan pernah mengganti 158 ribu hektare hutan Sumbar yang hilang selama ekspansi sawit berlangsung,” ujar Tommy.
WALHI juga menyorot keras fakta bahwa Indobara, Berau Coal, dan Adaro tiga perusahaan tambang terbesar di Indonesia —ikut masuk daftar pemberi bantuan resmi kepada Pemprov Sumbar.
Yang lebih mengejutkan, distribusi bantuan ini difasilitasi langsung oleh KLHK, kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan.
Bagi WALHI, langkah ini bukan saja kontradiktif, tetapi menunjukkan adanya pola pemutihan citra melalui jalur negara.
“Ada hal yang janggal. Di saat publik menuntut penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan yang dipicu sawit dan tambang, justru KLHK tampil sebagai penyalur bantuan dari perusahaan-perusahaan ini. Bukannya mengawasi atau menindak, malah memfasilitasi,” kata Tommy.
WALHI menilai langkah ini sangat berbahaya karena berpotensi mengaburkan tanggung jawab ekologis korporasi, menciptakan ilusi bahwa industri ekstraktif adalah penyelamat di tengah bencana.
Secara tidak langsung, fasilitasi pemberian bantuan ini seolah-olah mendorong pemerintah daerah untuk bersikap lunak pada pelanggaran tata lingkungan
“Serta sekolah ingin mengirim pesan keliru kepada publik bahwa kerusakan ekologis dapat “ditebus” dengan bantuan sosial bencana ekologis yang terjadi karena ulah korporasi jahat ini,” tambahnya.
WALHI Sumbar menilai Gubernur Mahyeldi tidak cukup kritis dan sensitif dalam merespons bantuan-bantuan tersebut. Apalagi sebagian bencana ekologi yang menghantam berbagai daerah merupakan akibat langsung dari kerusakan DAS, hilangnya tutupan hutan, dan pembiaran alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan tambang.
“Seorang gubernur harus berani menagih tanggung jawab hukum. Bukan hanya menerima CSR. Ketika hutan hilang, rakyat yang menanggung, tetapi pemerintah memilih berpose tersenyum menerima bantuan,” ujar Tommy Adam.
WALHI menyebut bencana ekologis Sumbar bukan fenomena alam biasa, melainkan hasil dari kebijakan tata ruang, pembiaran perambahan, dan kedekatan pemerintah dengan kepentingan industri ekstraktif.
