Akses Lumpuh, Korban Bertambah, HMI Sijunjung Desak Pemprov Sumbar Usulkan Status Darurat Bencana Nasional.
SIJUNJUNG, haisumbar.com/— Situasi bencana hidrometeorologis yang melanda Sumatera Barat sejak 22 hingga 29 November 2025 dinilai telah mencapai tingkat kedaruratan tertinggi.
Menyikapi kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sijunjung mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan berani mengusulkan penetapan Status Darurat Bencana Nasional agar penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Ketua Umum HMI Cabang Sijunjung, Budi Warman dalam menyatakan situasi Sumbar saat ini sudah berada pada fase kritis.
“Kondisi Sumatera Barat hampir lumpuh total. Akses jalan antar nagari, kecamatan, hingga antar kabupaten banyak yang terputus, tidak bisa dilalui. Ribuan warga mengungsi, puluhan meninggal dunia, dan evakuasi masih berlangsung. Pemprov harus bergerak lebih cepat dan terukur,” ujarnya Sabtu (29/11/2025).
Curah hujan ekstrem sejak sepekan terakhir telah memicu rangkaian bencana di hampir seluruh wilayah Sumbar seperti banjir besar, banjir bandang, tanah longsor, hingga kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur vital yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota
Wilayah yang mengalami dampak paling serius meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Agam, Bukittinggi, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok, Kota Solok, Pasaman Barat, hingga Kabupaten Pasaman. Intensitas hujan yang semakin meningkat memperluas daerah terdampak nyaris setiap hari.
Hingga Sabtu, 29 November 2025, laporan sementara mencatat puluhan korban meninggal dunia, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan ribuan lainnya masih bertahan di titik pengungsian dengan akses logistik yang terbatas. Banyak nagari terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan yang hanyut.
“HMI Sijunjung menilai kondisi ini sudah melampaui batas penanganan normal. Pemprov Sumbar harus segera mengoordinasikan seluruh unsur lintas instansi dan mengusulkan status Darurat Bencana Nasional. Penanganannya tidak bisa setengah-setengah lagi, ini sudah menyangkut keselamatan ratusan ribu warga,” tegas Budi Warman.
