PADANG,haisumbar.com/— Di tengah meningkatnya ancaman penyakit ikan dan isu keberlanjutan perikanan, Sumatra Barat didorong menjadi daerah percontohan biosekuriti akuakultur air tawar di kawasan Samudra Hindia.
Kesepakatan tersebut lahir dari Workshop IORA yang digelar 18–21 November 2025 di Padang, yang dihadiri FAO, WOAH, kementerian teknis, akademisi hingga pelaku usaha perikanan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa penyakit ikan kini telah menjadi persoalan global. Jika dibiarkan, produktivitas bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu.
“Penguatan biosekuriti tak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi regional agar sektor perikanan tetap sehat dan menopang ketahanan pangan,” ujarnya di Padang.
Sumbar dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi budidaya air tawar terbesar di Indonesia. Namun tingginya produksi belum sepenuhnya diimbangi penerapan standar kesehatan yang memadai.
Kasus penyakit ikan masih kerap terjadi akibat kualitas air yang memburuk, benih yang tidak bersertifikat, hingga penggunaan obat yang kurang tepat dan berpotensi memicu resistensi antimikroba.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, yang mewakili Gubernur dalam forum tersebut menjelaskan bahwa sejumlah rekomendasi strategis telah disepakati untuk memperkuat sistem biosekuriti di tingkat petani.
Forum IORA juga turut menyepakati penunjukan focal point nasional untuk memperbaiki koordinasi dan respon cepat dalam pengendalian penyakit ikan lintas negara.
Ia mengatakan forum tersebut juga menekankan pentingnya penerapan langkah praktis berbiaya rendah di area budidaya, termasuk peningkatan kebersihan fasilitas, prosedur desinfeksi lebih teratur, serta pencatatan kesehatan ikan yang lebih disiplin.
Meskipun terlihat sederhana, namun implementasi sering menjadi persoalan utama di lapangan, terutama bagi petani kecil yang masih memprioritaskan efisiensi biaya jangka pendek.
Keselarasan hasil lokakarya dengan agenda global FAO menjadi peluang penting bagi Sumbar. Mulai dari penguatan laboratorium pengujian, peningkatan kapasitas tenaga teknis kesehatan ikan, hingga pengendalian penyalahgunaan obat dan antibiotik (AMR).