PADANG,haisumbar.com/- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah kembali menegaskan ambisinya menjadikan Sumbar sebagai poros ekonomi syariah nasional.
Namun di balik semangat religius dan retorika pembangunan yang syariah-minded, muncul pertanyaan krusial nan perlu dijawab, sudah sejauh mana kesiapan struktur ekonomi daerah ini untuk benar-benar sejalan dengan spirit syariah yang digaungkan?
Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumbar 2025 Kamis (13/11/2025) kemarin, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah fondasi utama penerapan ekonomi syariah di Ranah Minang.
“Ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar tren, tapi identitas kita,” ujar Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Padang.
Mahyeldi meyakini, ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan di Sumatera Barat. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat telah menyatakan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi pondasi.
Slogan itu, harus menuntut masyarakat mayoritas Islam Sumbar dalam menjalankan Syariah agama Islam terutama pada aspek kehidupan dengan tata cara yang halal.
“Ini menandakan Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan salah satu potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar,” kata Mahyeldi.
“Untuk memaksimalkan kontribusinya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana dan terintegrasi,” ujarnya.
Membumikan Ekonomi Syariah, Potensi & Tantangan
Ia menegaskan, Sumbar memiliki potensi besar, dari gerakan wakaf dan zakat yang tumbuh kuat di masyarakat, hingga geliat industri halal di sektor kuliner, fesyen, dan pariwisata.
Namun di lapangan, potensi itu masih sering terhenti di level jargon minim ekosistem, lemahnya pendanaan, dan belum adanya integrasi antar sektor.
