Selain itu, PKS turut mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan bencana, terutama dalam perbaikan infrastruktur vital dan pembangunan hunian sementara bagi warga.
PKS juga menilai langkah pemerintah pusat melalui relaksasi dana Transfer ke Daerah (TKD) ke wilayah terdampak bencana di Sumatra senilai Rp46,05 triliun sebagai kebijakan strategis yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan infrastruktur daerah.
“Kami mendorong agar seluruh proses pemulihan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Almuzzammil.
Di internal partai, PKS menginstruksikan kader struktural maupun pejabat publik untuk terus mendampingi masyarakat terdampak setidaknya selama enam bulan ke depan, hingga kondisi sosial dan ekonomi warga kembali pulih.
“Kita tidak ingin hadir sesaat. Pendampingan harus berkelanjutan sampai masyarakat benar-benar bangkit,” tegasnya.
Secara khusus, PKS juga membawa misi bantuan untuk memastikan masjid-masjid di wilayah terdampak bencana kembali berfungsi. Menurut Almuzzammil, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pelayanan sosial dan penguatan solidaritas warga di masa krisis.
Menutup arahannya, Almuzzammil menyatakan optimisme bahwa masyarakat Sumatera Barat akan mampu bangkit dari bencana.
“Masyarakat Sumbar adalah masyarakat yang kuat dan tegar. Kita yakin mereka mampu bertahan dan bangkit kembali. Ini adalah Tanah Minang, tanah para pejuang,” pungkasnya.
Rakerwil dan Konsolidasi Relawan PKS Sumbar ini menjadi penegasan bahwa di tengah bencana, kerja politik PKS diarahkan untuk berpijak pada pelayanan dan kemanusiaan, sejalan dengan upaya bersama memulihkan Sumatera Barat. (*)
