Pengawasan tata ruang lemah. Namun izin tetap keluar
Bahkan di lokasi-lokasi yang sudah dikenali sebagai jalur aliran air kuno (old river path), jalur limpasan banjir alami, dan kaki bukit labil pembangunan pub kini tetap berlangsung tanpa mitigasi memadai.
Bencana Lubuk Minturun menyingkap persoalan lama, kebijakan pembangunan yang tidak selaras dengan risiko bencana. Pemerintah daerah kerap berdalih semua bangunan “sudah mengantongi izin”.
Tetapi izin bukan jaminan keselamatan. Apalagi jika dikeluarkan tanpa audit risiko hidrometeorologi yang memadai.
Guru Besar Universitas Gunadharma yang juga Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatra Barat, Prof Isril Berd sebenarnya telah berkali-kali mengingatkan.
“Banyak perumahan di Padang dibangun menutup jalur air. Kita sibuk meratakan bukit, menguruk rawa, menebas hutan, lalu heran ketika air kembali mengambil jalurnya.” ucapnya menanggapi terjangan bencana yang melanda Kota Padang.
Sementara itu, di atas puing-puing Lubuk Minturun, warga menangis kehilangan rumah dan keluarga—dampak dari keputusan pembangunan yang tak mempertimbangkan keselamatan jangka panjang.
Kisah Dini bukan hanya tragedi keluarga.
Ia adalah potret betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kajian akademik diabaikan, peringatan ahli dianggap remeh dan izin pembangunan diberikan tanpa mitigasi risiko.
Bencana yang merenggut nyawa masyarakat tidak bersalah, akan selalu terulang jika hulu DAS dibiarkan rusak dan pembangunan dibiarkan mengejar estetika atau bahkan perputaran ekonomi daripada keselamatan warga negara.
Setiap tetes air mata warga Lubuk Minturun harusnya adalah tamparan keras bagi penguasa. Mengapa kita membangun di tempat yang seharusnya tidak dibangun?
Dan selama pola ini berulang, banjir bandang bukanlah “bencana alam”
melainkan bencana kebijakan yang lahir dari pemimpin tidak berkompeten.
Dini kehilangan ibunya, rumahnya, dan rasa aman di tempat yang seharusnya melindunginya.
Tragedi ini mestinya menjadi peringatan terakhir bahwa keselamatan publik tidak boleh dipertaruhkan demi ambisi pembangunan yang buta risiko. (*)