PADANG, haisumbar.com/ — Tekanan publik terkait maraknya temuan gelondongan kayu di lokasi terdampak banjir bandang dan longsor Sumatera Barat akhirnya dijawab Mabes Polri.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri telah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut dugaan praktik ilegal logging yang diduga memperparah skala bencana ekologis di daerah itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat meninjau Posko Ante Mortem DVI Polda Sumbar di RS Bhayangkara, Padang, Kamis (4/12). Ia memastikan proses pengusutan tidak berhenti pada penebang di lapangan saja, tetapi juga menelusuri aktor-aktor yang berada di belakangnya.
“Polri sudah membentuk tim. Tim ini akan berkolaborasi dengan Polda Sumbar untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, gelondongan kayu yang berserakan di sejumlah titik bencana merupakan sinyal kuat perlunya penegakan hukum yang lebih serius.
Selain fokus pada pengungkapan kejahatan kehutanan, Komjen Dedi juga menekankan percepatan identifikasi jenazah sebagai prioritas kemanusiaan. Ia meminta tim DVI bekerja ekstra agar keluarga korban segera mendapat kepastian.
“Saya minta tim DVI bekerja cepat, tepat, dan profesional. Semakin cepat jenazah teridentifikasi dan diserahkan, semakin cepat pula keluarga mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Ia menegaskan, kecepatan identifikasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal empati bagi keluarga yang menunggu dalam ketidakpastian.
Dalam laporan yang diterimanya dari Wakil Gubernur, Panglima, dan Kapolda Sumbar, jalur darat menuju wilayah terdampak sudah mulai kembali terbuka sejak Rabu malam. Kondisi ini membantu percepatan distribusi bantuan, meski sejumlah titik masih sulit diakses.
Untuk memperkuat operasi kemanusiaan, Polri mengerahkan helikopter kargo berkapasitas 650 kilogram guna membawa logistik langsung ke daerah terisolasi. Dedi mengakui armada udara Polri terbatas dan harus dibagi dengan berbagai wilayah prioritas, tetapi menegaskan Sumbar tetap mendapatkan dukungan maksimal.
“Untuk Sumbar kita backup dengan helikopter dari Riau. Melihat data yang ada, Sumbar, Aceh, dan Sumut memang harus memiliki helikopter untuk merespons bencana dengan cepat,” jelasnya.