Sikap keras Andre menjadi pertanyaan publik, apakah pemerintah provinsi benar-benar mampu dan mau mengusut tuntas para pelaku, termasuk jika terdapat pelibatan oknum aparat atau pejabat yang menjadi “tameng” para pembalak?
Isu pembiaran ini semakin mengemuka setelah sejumlah organisasi lingkungan, termasuk WALHI Sumbar, ikut menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kawasan konservasi tersebut.
Hingga saat ini, pihak Pemprov Sumbar belum memberikan respons resmi atas desakan terbaru Andre Rosiade. Namun publik menilai, pernyataan itu merupakan alarm keras yang tidak lagi bisa diabaikan.
Terlebih ketika bencana terus menimbulkan korban dan kerugian di berbagai daerah tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan maupun penegakan hukum.
Jika benar ada pembeking di balik operasi ilegal logging di SM Bukit Barisan, publik kini menunggu apakah Gubernur Mahyeldi berani menjawab tantangan tersebut atau kembali membiarkan isu ini berlalu begitu saja. (*).