Keputusan Rapat Gubernur dan Forkopimda, Penguatan Data dan Akses Darurat Jadi Prioritas Penanganan Bencana Sumbar
Ia mengusulkan pembentukan Hotline satu pintu untuk mempercepat laporan warga dan penyampaian informasi resmi.
“Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar dan terverifikasi. Kita perlu kanal informasi tunggal agar masyarakat bisa melapor dan mendapatkan informasi akurat,” ujar Vasko.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi serta Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembukaan akses jalan darurat dan penataan sistem data bencana.
Sementara itu, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada melaporkan bahwa posko penanganan bencana telah aktif sejak awal kejadian melalui struktur Kodam hingga Koramil. Setiap perkembangan situasi juga telah dilaporkan ke Panglima TNI dan KSAD.
Pangdam mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu yang melibatkan tiga matra TNI (darat, laut, dan udara) untuk mempercepat penanganan.
“TNI siap mendukung penuh, termasuk percepatan distribusi obat-obatan dan logistik ke wilayah terdampak. Satgas harus segera dibentuk berdasarkan SK tanggap darurat Gubernur,” tegas Pangdam.
Rapat memutuskan bahwa Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar ditetapkan sebagai penanggung jawab data tunggal. Seluruh proses koordinasi, pendataan, dan penyampaian informasi dipusatkan di Posko Terpadu, berlokasi di Aula Istana Gubernur.
Keputusan tersebut diharapkan memperkuat respon darurat dan meningkatkan kecepatan penanganan di seluruh titik bencana di Sumbar. (*).
