PADANG, haisumbar.com/ —Di tengah duka mendalam yang menyelimuti Sumatra Barat akibat rentetan bencana galodo, banjir bandang, dan longsor di berbagai daerah dalam sepekan terakhir, sorotan publik kini mengarah pada para wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi dan memastikan negara hadir bagi warganya.
Sebuah grafik yang beredar menampilkan daftar para anggota DPR RI serta DPD RI yang mewakili Sumbar. Namun, di saat masyarakat berjibaku dengan lumpur, kehilangan sanak keluarga, hingga terisolasi karena infrastruktur yang rusak, publik mempertanyakan, kemana suara dan kehadiran para wakil rakyat Sumatra Barat?
Hingga Jumat (28/11), BPBD Sumbar merilis data terbaru, 21 orang meninggal dunia, tiga lainnya masih dinyatakan hilang.
Bencana tersebar di Agam, Kota Padang, Padang Panjang hingga Pasaman Baratmenjadikannya salah satu rangkaian bencana hidrometeorologis paling menghancurkan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, dalam pantauan di lapangan maupun pernyataan resmi pemerintah daerah, hampir tidak terdengar peran signifikan para legislator pusat dari Sumbar, baik dalam bentuk kunjungan, dorongan kebijakan, maupun suara tegas mendesak BNPB dan kementerian terkait untuk percepatan penanganan.
Jikalau pun ada, sejauh ini hanya baru Andre Rosiade dari Gerindra dan Alex Indra Lukman yang telah bersuara dan hadir turun membantu masyarakat.
Sementara 12 Anggota DPR-RI dan 4 Anggota DPD-RI asal Sumbar lainnya masih senyap belum terdengar.
Sebaliknya, kesunyian mereka menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi, masyarakat Sumbar selalu menjadi salah satu basis konstituen loyal dalam setiap pemilu legislatif.
Keheningan para wakil ini semakin kontras dengan kondisi di lapangan. Disaat relawan berjibaku semalaman, warga mengungsi dengan fasilitas terbatas, akses jalan putus, serta sejumlah titik aliran sungai yang berubah menjadi jalur galodo mematikan.
Namun para wakil rakyat malah menghilang saat dibutuhkan. Jangan heran jika batin publik berkata : “Mereka hanya ada dan beredar di masa kampanye. Tapi ketika dibutuhkan mereka malah hilang bagai Avatar,”
Sumbar tidak menuntut mereka menyelesaikan semua masalah sekaligus. Namun rakyat berhak melihat komitmen, kehadiran, dan suara lantang dari mereka yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan daerah.
Karena satu hal menjadi jelas, saat bencana memporak-porandakan Sumbar, warga tidak hanya butuh bantuan mereka butuh wakil yang turun langsung ke daerah terdampak, menunjukkan empati dan dukungan moral.
Lalu menyuarakan kebutuhan anggaran darurat, serta percepatan bantuan dari pemerintah pusat sembari mendorong mitigasi jangka panjang, termasuk normalisasi sungai, penguatan early warning system, hingga perbaikan tata ruang serta tentu saja membuka jalur komunikasi antara korban dan kementerian teknis terkait.
Rakyat berhak melihat komitmen, kehadiran, dan suara lantang dari mereka yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan daerah. (*).
