Realisasi APBD Sumbar 2025 Tembus di Atas Nasional: Cara Kerja Baru Mulai Berbuah
PADANG,haisumbar.com/ — Sumatera Barat kembali mencuri perhatian nasional. Di tengah banyak daerah masih terseok mengejar target APBD menjelang akhir tahun, Pemprov Sumbar justru melaju kencang dengan realisasi pendapatan mencapai 83,11 persen dan realisasi belanja 74,28 persen per 14 November 2025. Keduanya jauh mengungguli rerata nasional—79,58 persen untuk pendapatan dan 64,43 persen untuk belanja.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu menempatkan Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan performa fiskal paling progresif di penghujung triwulan IV. Tidak lagi sekadar “mengejar target akhir tahun”, pola pengelolaan APBD di Sumbar tampak bergerak ke arah yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis percepatan sejak hulu.
Kerja Fiskal yang Tidak Lagi Menunggu Akhir Tahun
Sekda Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyebut kinerja positif ini bukan kebetulan, melainkan buah dari konsistensi “pengendalian dari ruang kendali”, sebuah mekanisme monitoring yang didesain lebih ketat sejak awal tahun.
Ada tiga pola kerja yang menjadi tulang punggungnya: evaluasi bulanan yang dipimpin langsung gubernur, penerapan lelang dini, dan akselerasi proyek-proyek yang memiliki daya ungkit ekonomi.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, kegiatan bergerak lebih cepat. Dampaknya terasa, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja,” ujar Arry di Padang, Senin (17/11/2025).
Model kerja ini membuat realisasi anggaran tidak lagi menumpuk pada triwulan akhir, sebuah penyakit klasik yang menghambat efektivitas dan menurunkan kualitas belanja.
Belanja Pemerintah Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Arry menegaskan bahwa belanja pemerintah tetap menjadi mesin utama menjaga ritme ekonomi daerah. Dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, belanja modal—yang umumnya menyasar infrastruktur dan pelayanan publik—menjadi jangkar pertumbuhan.
“Ritme realisasi harus dijaga, terutama untuk belanja modal. Namun percepatan itu tidak boleh mengorbankan akuntabilitas,” katanya.
Kemendagri juga mencatat kenaikan signifikan pada PAD Sumbar, khususnya dari pajak kendaraan bermotor, optimalisasi penagihan retribusi, dan digitalisasi layanan perpajakan. Ini menjadi indikasi bahwa mesin PAD mulai bergerak lebih efisien.
