BUKITTINGGI, haisumbar.com/ — Kota Bukittinggi memasuki fase darurat sampah sejak jalur Padang–Bukittinggi di Silaiang putus dihantam galodo pada 27 November 2025.
Sejak hari itu, seluruh aktivitas pembuangan sampah menuju TPA Air Dingin di Padang lumpuh total. Dampaknya langsung terasa, volume sampah kota menumpuk di lingkungan warga dan di bak puluhan armada pengangkut yang tak bisa bergerak.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bukittinggi, Aldiasnur menyebut situasi ini sebagai “kondisi paling kritis” dalam sejarah pengelolaan sampah kota tersebut.
“Sudah lima hari kita tidak bisa membuang sampah ke TPA Air Dingin. Hanya 20 persen yang bisa kami olah di TPST, sisanya 80 persen menumpuk di pemukiman warga dan di atas truk-truk DLH.,” ujarnya Senin (1/12/2025).
Menurutnya, TPST Bukittinggi hanya mampu mengolah sampah yang dapat dijadikan kompos, pakan maggot, atau bahan bakar RDF.
Sementara sebagian besar sampah rumah tanggayang volumenya jauh lebih besar tidak dapat diproses tanpa akses ke TPA regional.
“Kendaraan kami sudah penuh. TPS lingkungan juga tidak bisa menampung lagi. Kalau kondisi ini terus berlanjut kita khawatir risiko kesehatan masyarakat,” kata Aldiasnur.
Ia menekankan bahwa di tengah masa tanggap darurat bencana galodo dan banjir yang menimpa Sumbar, sanitasi justru menjadi isu krusial yang tidak boleh diabaikan.
“Kota ini tidak boleh dibiarkan berada di bawah tumpukan sampah. Kita bicara potensi penyakit, pencemaran, dan gangguan kesehatan yang bisa muncul kapan saja,” ujarnya.
Untuk memutus ancaman krisis sanitasi, Pemko Bukittinggi telah mengajukan diskresi pengoperasian sementara TPA Regional Payakumbuh ke kementerian terkait. Tanpa izin itu, kota tidak punya jalur alternatif bagi pembuangan.
“Kami benar-benar berharap izin itu segera keluar. Ini bukan situasi normal. Kota sedang menghadapi ancaman kesehatan serius, dan keputusan cepat sangat dibutuhkan,” ujar Aldiasnur menegaskan.