PADANG, HAISUMBAR.COM– Di bawah terik matahari yang menyengat, ratusan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Raya Padang kembali berdiri di depan Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (11/2/2026). Suara orasi mereka menggema di sepanjang Jalan A. Yani, menyuarakan satu tuntutan: batalkan relokasi ke Gedung Fase VII.
Namun hingga sore menjelang, pagar rumah dinas tetap tertutup rapat. Tak satu pun perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Padang keluar untuk menemui massa.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu menjadi lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya pada Senin (9/2/2026). Jika pada aksi perdana masih ada respons, kali ini para pedagang mengaku benar-benar merasa diabaikan. Hingga pukul 15.36 WIB, tak terlihat satu pun pejabat Pemko hadir di tengah massa.
Di lokasi hanya tampak aparat kepolisian, Satpol PP, dan personel Dinas Perhubungan yang berjaga serta mengatur arus lalu lintas. Kasatpol PP Padang, Chandra Eka Putra, terlihat memantau jalannya aksi.
Spanduk-spanduk penolakan dibentangkan. Orasi disampaikan bergantian. Nada kekecewaan terdengar jelas dari para pedagang yang mengaku belum mendapat jawaban pasti atas nasib mereka.
Ketua IKAPPI Sumbar, M. Yani, menyebut absennya Wali Kota menjadi simbol ketidakpedulian terhadap keresahan pedagang kecil.
“Kami datang membawa keresahan, membawa nasib keluarga kami. Tapi sampai sekarang tidak ada yang menemui,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, relokasi bukan sekadar perpindahan tempat berdagang. Di balik kebijakan itu, ada kekhawatiran besar akan turunnya jumlah pembeli, menyusutnya pendapatan, hingga ancaman tak mampu lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kami tidak menolak penataan. Tapi kami ingin solusi yang manusiawi. Ini soal keberlangsungan hidup kami,” tegasnya.
