WALHI Berteriak,Fraksi Demokrat Padang Siapkan Langkah Politik Hentikan Tambang Ilegal DAS  Kuranji

PADANG, haisumbar.com/ — Sorotan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji*kian menguat. Setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mendesak penghentian permanen tambang sirtu di Gunung Sariak, kini dukungan datang dari parlemen Kota Padang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel menegaskan pihaknya mendukung penuh tuntutan WALHI Sumbar dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang ilegal yang berada di kawasan DAS Kuranji.

“Kita di DPRD Kota Padang tentu mendukung apa yang disampaikan oleh WALHI Sumbar. Ini sesuai dengan regulasi yang ada, dan DPRD pasti akan memberikan dukungan,” ujar Surya Jufri Bitel ditemui usai menyerahkan bantuan bagi korban bencana di Huntara Rusunawa Lubuk Buaya Sabtu (27/12/2025).

Menurut tokoh Demokrat Kota Padang ini , persoalan tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu DAS Kuranji, berpotensi langsung merugikan masyarakat Kota Padang yang berada di wilayah hilir.

“Lingkungan yang tercemar dan rusak pasti berdampak langsung kepada masyarakat. Ini bukan masalah kecil, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.

Jufri Bitel menilai, aktivitas tambang ilegal yang berkontribusi terhadap banjir dan sedimentasi sungai merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak cepat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Karena itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah tegas.

“Kalau memang melanggar ketentuan, saya minta OPD terkait untuk bertindak tegas. Jangan ragu,” katanya.

Tak hanya tambang, Surya juga menyinggung persoalan pembangunan perumahan oleh developer di kawasan rawan bencana. Menurutnya, seluruh aktivitas pembangunan memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme perizinan yang harus dipatuhi.

“Kita akan lihat bagaimana SOP perizinannya, bagaimana petunjuk teknisnya. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan,” ucapnya.

Pages: 1 2

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *